Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiga jenderal yang terjerat perkara tersebut adalah Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.
Seperti dilaporkan detikcom pada Rabu (4/11/2026), praktik penyadapan tanpa izin tersebut ditengarai telah berlangsung sejak tahun 2025 dengan menyasar Presiden Prabowo, sejumlah tokoh politik, insan media, hingga kalangan pengusaha. Perkara ini baru terungkap ke publik pada Oktober 2026. Sebelum terseret dalam kasus hukum ini, ketiga petinggi tersebut memiliki rekam jejak panjang dan pernah menduduki berbagai posisi penting di institusi kepolisian.
Jenderal Listyo Sigit Prabowo
Listyo Sigit Prabowo lahir di Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969 dan merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991. Perjalanan kariernya di kepolisian diwarnai sejumlah jabatan penting, di antaranya Kapolres Pati pada 2009, Wakapolrestabes Semarang pada 2010, serta Kapolresta Surakarta pada 2011. Ia juga pernah dipercaya menjadi ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada rentang 2014 hingga 2016, sebelum menjabat Kapolda Banten pada 2016, Kadiv Propam Polri pada 2018, hingga Kabareskrim Polri pada 2019.
Di antara penanganan kasus besar yang pernah ditanganinya adalah pengungkapan peristiwa bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) Kepunton saat menjabat Kapolresta Surakarta. Ketika menjabat Kabareskrim, Sigit memimpin penangkapan terhadap terpidana perkara Bank Bali, Djoko Tjandra, yang sempat buron selama 11 tahun.
Sigit dilantik sebagai Kapolri pada 2021 dan memimpin korps Bhayangkara hingga 2026. Selama masa kepemimpinannya, ia kerap menerima pujian dari Presiden Prabowo atas partisipasi Polri dalam mendukung program pemerintah, seperti program makan bergizi gratis melalui SPPG Polri dan kegiatan penanaman jagung.
Posisinya sebagai Kapolri resmi digantikan oleh Jenderal Suyudi Ario Seto pada 1 Oktober 2026. Pada hari yang sama, Presiden Prabowo melantik Sigit sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dan menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputera Adipurna kepadanya secara langsung.
Irjen Ahrie Sonta Nasution
Irjen Ahrie Sonta Nasution lahir di Bandung pada tahun 1981 dan menyelesaikan pendidikannya di Akpol pada 2002. Kariernya menanjak melalui berbagai penugasan lapangan, salah satunya sebagai Kanit di Ditresnarkoba Polda Metro Jaya pada 2018. Dalam kurun waktu dua bulan, ia berhasil membongkar peredaran 100 kilogram narkoba, serta terlibat dalam operasi penangkapan jaringan narkoba asal Taiwan dengan barang bukti mencapai 1,6 ton.
Pada 2020, Ahrie dipercaya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok dan terlibat langsung dalam proses pencarian serta evakuasi korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Namanya kian dikenal publik saat menjadi satu-satunya perwira menengah yang mendampingi Listyo Sigit Prabowo dalam uji kelayakan calon Kapolri di DPR pada 2021, hingga kemudian ditunjuk menjadi Sekretaris Pribadi (Sekpri) Kapolri. Ahrie juga dikenal publik di media sosial karena sering merespons berbagai keluhan masyarakat secara langsung.
Ahrie diangkat menjadi Ajudan Presiden Prabowo dari unsur Polri pada 2024 dengan kenaikan pangkat menjadi Komisaris Besar. Kariernya terus naik hingga meraih pangkat Brigadir Jenderal pada Oktober 2025, dan naik menjadi Inspektur Jenderal ketika ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Divisi Hukum Polri pada Oktober 2026.
Irjen Eko Hadi Santoso
Sementara itu, Irjen Eko Hadi Santoso merupakan perwira tinggi lulusan Akpol 1999 yang kini mengemban jabatan sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama TK1 Sespim Lemdiklat Polri. Nama Eko makin dikenal publik saat ditunjuk oleh Jenderal Sigit sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri pada tahun 2025.
Saat memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba, Eko terlibat dalam penanganan sejumlah kasus besar peredaran narkotika yang menyeret personel Polri, termasuk menetapkan mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka. Pada 2026, jajarannya membongkar peredaran gelap sabu, ganja, serta etomidate bernilai ratusan juta rupiah, sekaligus mengusut kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam jaringan narkoba Ko Erwin.
Sumber: Berita - Detikcom
