Sejumlah elemen mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil berencana menggelar aksi unjuk rasa pada peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11). Aksi protes yang menyasar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini diperkirakan berlangsung di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.
Sebaran Lokasi Demonstrasi
Di Jakarta, pergerakan massa terpusat di beberapa titik utama. Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (BEM PTMA) menginisiasi unjuk rasa di kawasan Tugu Tani mulai pukul 12.00 WIB. Sementara itu, Front Mahasiswa Nasional (FMN) mendatangi area Monumen Nasional (Monas) hingga Gedung DPR/MPR RI. Seperti dilaporkan BBC News Indonesia, FMN juga menggerakkan aksi protes di daerah lain, termasuk Medan, Purwokerto, Yogyakarta, dan Makassar.
Untuk wilayah Yogyakarta, Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menggelar unjuk rasa pada 10 November 2026 sebagai kelanjutan dari aksi sebelumnya pada 20 dan 28 Oktober 2026. Rencana kegiatan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Kantor LBH Yogyakarta pada 3 November 2026. Di Surabaya, unjuk rasa dipusatkan di Tugu Air Mancur, Alun-alun Surabaya, yang dimotori oleh Rakyat Surabaya Menggugat bersama BEM Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).
Tuntutan Mahasiswa dan Bantahan Isu Makar
BEM PTMA mengusung aksi bertajuk #PulihkanIndonesia dengan lima poin tuntutan utama. Poin tersebut mencakup keharusan pemerintah bertanggung jawab penuh atas penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), perlindungan warga terdampak, penyelamatan satwa, serta pemulihan ekosistem hutan dan sumber daya air. Selain itu, mereka mendesak pemberantasan korupsi dan kolusi antara pejabat negara dengan pengusaha, perbaikan kualitas pendidikan, pemenuhan hak kesehatan, penanganan pengangguran, serta penegakan hukum yang tegas dan berpihak kepada rakyat.
BEM PTMA menepis tuduhan bahwa pergerakan mereka berkaitan dengan agenda makar atau ditunggangi pihak tertentu. “Perjuangan mahasiswa bukanlah agenda makar. Kritik bukanlah ancaman. Dan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari tanggung jawab demokrasi,” kata Koorpresnas BEM PTMA Indonesia 2026, Asrul Haruna, dalam keterangan resmi.
Di sisi lain, FMN menyampaikan 11 tuntutan yang mendesak pertanggungjawaban Presiden Prabowo Subianto serta hukuman berat bagi mantan Presiden Joko Widodo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. FMN juga mendesak penghentian program yang dinilai merugikan rakyat seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), penurunan harga bahan pokok, pembubaran Danantara, penanganan karhutla, hingga penghentian dwifungsi militer dan kepolisian.
Sumber: BBC News Indonesia








