Bakom: Aspirasi Demo Mahasiswa Jadi Masukan Pemerintah

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menghormati dan menghargai aspirasi mahasiswa yang disampaikan melalui aksi demonstrasi pada Rabu (28/10/2026). Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan bahwa aksi penyampaian pendapat tersebut merupakan bagian dari upaya merawat demokrasi yang dijamin oleh konstitusi.

Syahganda menjelaskan bahwa pemerintah memahami berbagai isu yang disuarakan mahasiswa dalam demonstrasi di Jakarta. Isu-isu tersebut meliputi sektor lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, hingga perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta demokrasi. Menurutnya, hal-hal itu telah menjadi prioritas kerja pemerintah dan terus ditindaklanjuti melalui tindakan nyata.

Penanganan Karhutla dan Kinerja Ekonomi

Terkait isu lingkungan, Syahganda mengungkapkan bahwa pemerintah mengintensifkan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 72.303 personel gabungan dikerahkan di enam provinsi melalui operasi darat, udara, patroli, dan modifikasi cuaca. Hingga 25 Oktober 2026, upaya penegakan hukum mencatat 287 laporan polisi perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan polisi terhadap korporasi yang menetapkan 14 perusahaan sebagai tersangka.

Pada sektor ekonomi, pemerintah terus menjaga stabilitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mencapai 5,45 persen secara tahunan pada semester I 2026. Selain itu, realisasi investasi periode Januari hingga September 2026 berhasil menyerap 2,19 juta tenaga kerja langsung dengan nilai mencapai Rp1.539,2 triliun. Syahganda menyebut pertumbuhan tersebut harus diiringi dengan peningkatan daya beli masyarakat dan kualitas lapangan kerja.

Sektor Pendidikan dan Reformasi Hukum

Dukungan pada sektor pendidikan ditunjukkan melalui kenaikan alokasi anggaran dari Rp757,82 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027. Anggaran ini dimanfaatkan untuk perluasan akses, peningkatan mutu pembelajaran, digitalisasi, hingga kesejahteraan guru. Sepanjang 2025–2026, pemerintah telah merevitalisasi 55.451 sekolah dari target lebih dari 71.000 sekolah hingga akhir 2026. Program digitalisasi juga menyasar 368.310 satuan pendidikan dengan penerima manfaat lebih dari 51 juta siswa.

Pemerintah menyalurkan 288.865 unit perangkat digital pada 2025, dan dilanjutkan 72.258 unit pada 2026 dari target total 742.536 unit, disertai pendampingan teknis bagi 126.097 sekolah. Guna meratakan pemanfaatan teknologi, akses listrik disalurkan ke 2.389 sekolah serta jaringan internet untuk 8.152 sekolah.

Dalam hal reformasi hukum, pemerintahan Presiden Prabowo berkomitmen memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hingga 6 Oktober 2026, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) secara kumulatif menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp52 triliun dan menertibkan lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan. Pada 22 Oktober 2026, Satgas PKH juga menutup tambang emas ilegal PT Kristalin Eka Lestari seluas 275,36 hektare di Nabire, Papua Tengah, serta mencabut izin usaha pertambangan seluas 3.500 hektare.

Komitmen HAM dan Keterbukaan Dialog

Mengenai perlindungan HAM dan demokrasi, pemerintah menjamin kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat secara damai. Penghormatan terhadap perjuangan hak pekerja diwujudkan salah satunya melalui peresmian Museum Ibu Marsinah pada 16 Mei 2026. Di samping itu, ruang dialog terus dibuka, termasuk lewat forum “Presiden Menjawab” yang berlangsung lebih dari 12 jam bersama akademisi dan pakar.

Syahganda menambahkan bahwa berbagai pencapaian yang ada bukan berarti seluruh masalah telah usai. Pemerintah memandang aspirasi dari mahasiswa sebagai masukan penting untuk melakukan evaluasi dan memastikan setiap kebijakan pembangunan serta penegakan hukum senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat.