Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mendorong pemerintah daerah di Sumatera Barat merancang pertumbuhan ekonomi yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Perencanaan yang matang dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus memanfaatkan bonus demografi demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Hal itu disampaikan Bima saat memberikan paparan dalam kegiatan Asistensi Pertumbuhan Ekonomi bertajuk “Sinergi dan Kolaborasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Padang, Senin (2/11/2026). Bima menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, di mana Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mengunjungi berbagai daerah untuk mendorong perencanaan pembangunan yang lebih cermat dan berbasis data.
Strategi dan Perencanaan Pembangunan Daerah
Menurut Bima, Indonesia bercita-cita menjadi salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada 2045, namun cita-cita tersebut perlu diterjemahkan ke dalam strategi dan langkah nyata. Para kepala daerah dinilai berperan penting mengarahkan pembangunan agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi wilayah masing-masing.
“Masa depan itu mudah dimimpikan, tapi susah untuk direncanakan dan sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi bagi para pemimpin, bukan hanya bisa memiliki mimpi atau vision, tapi strategi dan orkestrasi itu penting,” ujar Bima seperti dilaporkan Liputan6.com.
Bima juga menekankan bahwa bonus demografi merupakan peluang besar yang perlu dimanfaatkan melalui perencanaan pembangunan yang tepat. Dengan proporsi penduduk usia produktif yang besar, pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pembangunan mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menjawab kebutuhan generasi muda.
Arah Kebijakan dan Hilirisasi
Arah pembangunan, lanjut Bima, perlu sejalan dengan Asta Cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar manfaatnya dirasakan hingga lapisan masyarakat bawah, sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan seiring meningkatnya minat generasi muda terhadap pekerjaan ramah lingkungan atau *green jobs*. Oleh karena itu, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) perlu memperhatikan perkembangan pasar kerja serta peluang ekonomi masa depan.
Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh belanja pemerintah semata, melainkan juga dipengaruhi oleh investasi, konsumsi, produksi, dan ekspor. Pemerintah daerah diminta memahami struktur ekonomi wilayah masing-masing agar kebijakan yang disusun dapat mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan tersebut.
“Government spending ini hanya salah satu saja variabel dalam pertumbuhan ekonomi. Ada investasi, ada konsumsi, ada produksi, ada ekspor, dan lain-lain,” jelas Bima.
Sebagai upaya meningkatkan nilai tambah produksi daerah, Bima mencontohkan pengembangan hilirisasi, di mana komoditas yang semula dipasarkan sebagai bahan mentah dapat diolah lebih lanjut untuk membuka peluang ekonomi yang lebih besar, meningkatkan ekspor, dan menambah kontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB).
Di akhir paparannya, Bima mengajak para kepala daerah untuk mengevaluasi keseriusan dalam merancang masa depan, ketepatan menyusun strategi, dan kedalaman perencanaan pertumbuhan ekonomi. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
“Angka mampu menjelaskan apa yang berubah tapi tidak selalu mampu menjelaskan bagaimana perubahan itu dirasakan,” kata Bima menutup paparannya dalam acara yang turut dihadiri Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo Harmadi, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta sejumlah kepala daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
