Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan perwakilan Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menggelar pertemuan di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/10). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda penting, termasuk kepastian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra serta solusi bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah.
Kepastian Anggaran Rehabilitasi Sumatra
Tito yang menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra menjelaskan bahwa pembahasan tersebut mencakup pembiayaan penanganan bencana untuk tahun 2027. Berdasarkan rencana induk, rangkaian proses rehabilitasi dan rekonstruksi dijadwalkan berjalan dari tahun 2026 sampai dengan 2028. Pemerintah memastikan dana untuk kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.
Dalam kesempatan yang sama, Suahasil menekankan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra yang sudah masuk dalam anggaran 2026 wajib diselesaikan tepat waktu. Pemerintah juga bersiap menyediakan dukungan pendanaan untuk kelanjutan program pada tahun 2027 dan 2028 agar tidak ada pekerjaan yang terbengkalai.
Solusi Fiskal Daerah dan Insentif
Selain membahas penanganan bencana, pertemuan tersebut menyoroti persoalan daerah yang mengalami kesulitan fiskal. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan berencana membentuk tim teknis untuk mengkaji solusi bagi wilayah dengan kapasitas keuangan rendah, khususnya daerah yang alokasi belanja pegawainya melebihi 40 hingga 50 persen.
Pembahasan turut menyentuh pemberian insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang berprestasi sebagai bentuk apresiasi berdasarkan penilaian tertentu. Langkah tersebut diharapkan mampu memicu persaingan yang sehat di kalangan kepala daerah dalam mengelola wilayah masing-masing.
