Daftar Isi
DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah memutuskan untuk menunda rapat Badan Anggaran terkait pembahasan APBD 2027. Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menyampaikan bahwa langkah skors tersebut diambil karena belum adanya kejelasan besaran Dana Bagi Hasil dari pemerintah pusat serta izin penerbitan obligasi daerah.
Harapan Pertemuan Gubernur dan Menteri Keuangan
Suhud menjelaskan kepada CNN Indonesia bahwa kepastian mengenai DBH dan skema pembiayaan alternatif sangat dibutuhkan supaya proses penyusunan anggaran bisa dilanjutkan dengan kalkulasi yang akurat. DPRD berharap hasil koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dapat membawa kabar baik bagi kecukupan anggaran ibu kota.
Apabila koordinasi tersebut membuahkan hasil, rapat Banggar dijadwalkan kembali bergulir untuk kemudian dilanjutkan ke tingkat komisi.
Rencana Alokasi Belanja dan Pendapatan
Sebelumnya, rancangan APBD 2027 diajukan dengan nilai Rp82,89 triliun atau naik 4,18 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari total rencana belanja daerah senilai Rp75,04 triliun, Pemprov DKI Jakarta mematok alokasi sebesar Rp20,04 triliun untuk sektor pendidikan dan Rp31 triliun bagi sektor infrastruktur.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, merinci bahwa persentase alokasi tersebut masing-masing mencapai 26,71 persen untuk pendidikan dan 41,43 persen untuk infrastruktur dalam rapat paripurna. Angka itu melampaui ketentuan minimal belanja wajib yang menjadi landasan penyusunan anggaran daerah.
Sementara itu, pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 ditargetkan menyentuh Rp72,62 triliun yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer, serta pos lain yang sah. Pemerintah daerah juga menyiapkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp10,27 triliun guna menunjang program pembangunan.
Dampak Penurunan Dana Bagi Hasil
Suhud memaparkan bahwa pemotongan DBH menimbulkan defisit anggaran sebesar Rp641,66 miliar yang membuat nilai APBD 2027 berkurang dari kesepakatan KUA-PPAS menjadi Rp82,24 triliun. Penyesuaian tersebut belum bisa diputuskan secara final tanpa kepastian dari pusat.
Jika obligasi senilai lebih dari Rp5 triliun tidak disetujui, pemerintah daerah terpaksa menyisir ulang program yang sudah direncanakan. Sebagai opsi pengganti, Suhud menyebut pinjaman melalui PT Sarana Multi Infrastruktur dapat diajukan agar ruang fiskal Jakarta tetap terjaga.
Isu terkait transfer dana ke daerah menjadi sorotan seiring langkah efisiensi oleh Presiden Prabowo Subianto serta prioritas program nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Meski demikian, dalam Rakornas TPAKD 2026, Presiden Prabowo meminta para kepala daerah tidak khawatir dan menjanjikan aliran dana pusat yang lebih besar ke daerah pada masa pemerintahannya.
