Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengajak Muhammadiyah untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan di Indonesia. Ajakan tersebut difokuskan pada upaya perluasan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Kolaborasi Melalui Institusi Pendidikan
Menurut Agus Jabo, ormas Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk mendukung program pemerintah karena mempunyai jaringan serta berbagai institusi pendidikan yang tersebar di seluruh Indonesia. Ia berharap lembaga-lembaga pendidikan tersebut dapat ikut menjangkau dan membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar dapat mewujudkan impian mereka.
Pernyataan tersebut disampaikan Agus Jabo saat hadir sebagai pembicara dalam Simposium Nasional Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keluarga Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (KAUMY) di Kampus Fakultas Agama Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Bantul, Yogyakarta, Sabtu (24/10), seperti dilansir detikcom, Minggu (25/10/2026).
Ia memaparkan bahwa saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak usia sekolah di Indonesia yang tidak bersekolah atau mengalami putus sekolah. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang layak guna membangun kemandirian serta meningkatkan taraf hidup keluarga mereka.
Tiga Mandat Prioritas Pengentasan Kemiskinan
Di samping sektor pendidikan, Agus Jabo memaparkan tiga mandat prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat penanggulangan kemiskinan. Pertama, penyediaan data sosial ekonomi yang akurat lewat Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Mandat kedua adalah memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan berdasarkan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS). Sedangkan mandat ketiga adalah pemenuhan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan.
Ia menekankan pentingnya akurasi data agar program pemerintah tidak meleset dari kondisi riil di lapangan. Pemerintah terus memaksimalkan pembaruan dan digitalisasi bantuan sosial demi menghindari ketidaksesuaian antara data administrasi dan fakta masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Agus Jabo juga mengajak seluruh masyarakat untuk percaya diri terhadap potensi bangsa sendiri dalam mengelola kekayaan demi kemakmuran rakyat berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Melalui sinergi antara pemerintah dan jaringan Muhammadiyah yang didukung data akurat serta pendidikan inklusif, pemerintah berharap semakin banyak keluarga miskin yang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.
Sumber: Berita - Detikcom
