Daftar Isi
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan terdapat sekitar 30 juta keluarga di Indonesia yang belum mempunyai rumah layak huni. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sangat memahami permasalahan tersebut sehingga memisahkan kementerian terkait agar penanganannya lebih fokus.
Fokus Pemerintah Menangani Perumahan Rakyat
Tito menyatakan keseriusan kepala negara terlihat dari keputusannya memisahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi dua instansi berbeda. Langkah ini diambil agar bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dapat berjalan secara mandiri dan lebih berkonsentrasi pada penyelesaian masalah perumahan.
“Bapak, Ibu sekalian, kami langsung saja, ini programnya 3 juta rumah Bapak Presiden ini ditugaskan kepada Pak Ara selaku Menteri Perumahan menunjukkan keseriusan beliau, Bapak Presiden, sangat memahami persoalan perumahan,” ucap Tito Karnavian saat melakukan peninjauan program bedah rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu (24/10/2026).
“Maka dipisahkanlah kementerian dulu namanya PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipisahkan, PU sendiri, Perumahan Rakyat sendiri, agar fokus. Kenapa? Tadi data tadi sudah disampaikan, lebih kurang 30 juta keluarga Indonesia itu yang tidak memiliki rumah atau rumahnya tidak layak,” lanjut Tito seperti dilaporkan detikcom.
Target Program Bedah Rumah
Tito menyebutkan bahwa target pelaksanaan program bedah rumah pada tahun ini mencapai 450 ribu unit di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga berencana untuk meningkatkan jumlah sasaran tersebut pada tahun depan sesuai arahan kepala negara.
“Nah, ini salah satunya adalah bedah rumah. Bedah rumah ini meningkat luar biasa betul, 450.000. Bahkan mungkin dalam rapat kita beberapa hari yang lalu, ada keinginan Bapak Presiden tahun depan mungkin ditingkatkan menjadi jutaan, ya, sedang dihitung,” kata Tito.
Lebih lanjut, Tito memandang sektor perumahan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus diselesaikan secara mendasar. Ia memberikan apresiasi kepada Menteri Perumahan yang menjalankan program ini dengan kesungguhan.
Sinergi Lintas Sektor dan Penanganan Akar Masalah
Pihaknya memastikan Kementerian Dalam Negeri akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program perumahan tersebut. Tito juga mendorong kerja sama dari berbagai instansi, termasuk Kementerian ATR/BPN dalam menyediakan sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Juga Kementerian ATR/BPN ya dengan program saya tahu yang 1 juta sertifikat gratis untuk MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) tanpa dipungut bayaran seluruh Indonesia kalau bisa lebih meningkat lagi,” tutur Tito.
Selain itu, Tito mengajak aparat kepolisian dan TNI untuk bersinergi dalam menyelesaikan persoalan sosial di lingkungan masyarakat, seperti kawasan rawan narkoba, tidak hanya melalui penindakan hukum tetapi juga lewat perbaikan kualitas hidup warga.
“Dan kita dari Polri, TNI, dan semua pihak kita dukung bersama-sama sehingga teman-teman seperti Pak Kapolda, Pak Kapolri tidak hanya memukul, memotong puncak masalah kampung narkoba dihajar dengan pendekatan kekerasan saja, tapi juga dengan pendekatan menyelesaikan akar masalahnya,” pungkasnya.
Sumber: Berita - Detikcom
