Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa kesehatan keluarga merupakan kunci utama untuk meningkatkan kualitas bangsa. Upaya tersebut harus dimulai sejak tahap calon pengantin, ibu hamil, bayi, remaja, hingga lanjut usia (lansia).
Perbaikan Negara Melalui Kesehatan Keluarga
Pernyataan tersebut disampaikan Wihaji dalam kegiatan Kongres Nasional (KONAS) XVI dan Forum Ilmiah Tahunan (FIT) XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang berlangsung di Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, pada Jumat (30/10/2026). Menurut Wihaji, perbaikan negara harus diawali dari perbaikan kondisi keluarga dengan memastikan kesehatan anggotanya terjaga.
“Kalau mau memperbaiki negara, perbaiki keluarga. Caranya gimana? Keluarganya sehat. Siapa yang menyehatkan? Pak Menteri Kesehatan. Kalau ada masalah, minta bantuan siapa? Menteri Sosial,” ujarnya seperti dilaporkan Liputan6.com.
Wihaji menjelaskan bahwa tugas kementeriannya adalah menggerakkan masyarakat serta mendorong perubahan perilaku keluarga agar lebih memperhatikan aspek kesehatan. Perhatian tersebut harus diberikan secara berkesinambungan mulai dari calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak pada seribu hari pertama kehidupan.
“Calon pengantin kita pastikan sehat, ibu hamil kita pastikan sehat, ibu menyusui kita pastikan sehat, kemudian baduta 1.000 hari pertama kita pastikan sehat supaya tidak stunting,” tuturnya.
Selain kelompok tersebut, Wihaji juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kesehatan balita, remaja, hingga lansia. Dirinya bahkan memberikan apresiasi kepada para peserta lanjut usia yang hadir dalam acara tersebut.
“Kita pastikan balitanya sehat, remajanya sehat, lansianya luar biasa sehat. 80 tahun, 86 tahun luar biasa. Kalau itu sehat semua, tugas saya selesai,” imbuhnya.
Program MPASI 3B dan Penanganan Faktor Stunting
Berkaitan dengan upaya penanganan stunting, Wihaji menyampaikan bahwa pemerintah menjalankan program MPASI 3B yang ditujukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita guna memenuhi kebutuhan gizi mereka. Kendati demikian, pengukuran prevalensi stunting nasional bukan merupakan kewenangan kementeriannya, sehingga dampak program tersebut masih menunggu hasil survei resmi dari Kementerian Kesehatan atau instansi terkait.
“Harapan kita, insyaallah, secara… belum survei nih, ada dampak dari kesehatan masing-masing penerima manfaat. Dampaknya jelas. Kan kita sederhana mengukurnya, mulai dari berat badan, tinggi badan. Tapi tidak hanya itu, secara komprehensif ada surveinya,” kata Wihaji.
Meskipun data survei yang komprehensif belum keluar, Wihaji mengamati adanya perubahan fisik secara kasat mata pada para penerima manfaat setelah memperoleh asupan gizi yang memadai. “Secara kasat mata kelihatan, setelah mendapatkan asupan gizi, baik ibu hamil, ibu menyusui, maupun balita non-PAUD, lumayanlah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Wihaji mengingatkan bahwa persoalan stunting tidak hanya dipicu oleh masalah gizi semata. Terdapat faktor pendukung lain yang turut memengaruhi, seperti akses terhadap air bersih, kondisi sanitasi, serta maraknya pernikahan dini yang harus ditangani secara bersama-sama.
“Walaupun stunting tidak hanya gizi, ada nanti air bersih, ada sanitasi, ada pernikahan dini, tapi minimal asupan gizi salah satu solusinya,” ucapnya.
Wihaji berharap program MPASI 3B mampu menjadi salah satu instrumen efektif dalam menekan angka stunting melalui kerja sama yang solid dengan IAKMI serta berbagai pemangku kepentingan terkait di masa mendatang.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
