Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan bahwa sekitar 45 persen bantuan sosial dari Kementerian Sosial ditengarai tidak tepat sasaran. Berdasarkan uji coba pemutakhiran data di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, petugas mendapati sejumlah penerima bantuan sosial yang memiliki tabungan mencapai lebih dari Rp 100 juta.
Temuan Uji Coba Data
Menteri yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa uji coba pemutakhiran data lewat Perlinsos Digital tersebut juga mencatat tingkat kesalahan data mencapai 77 persen. Temuan-temuan ini mengindikasikan masih adanya ketidaksesuaian dalam data penerima bantuan pemerintah di lapangan.
Gus Ipul memaparkan materi tersebut dalam Kongres Nasional XVI dan Forum Ilmiah Tahunan XII Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, pada Jumat, 30 Oktober 2026. Menurutnya, sekitar 80 persen warga setempat mendaftar dalam program tersebut, baik yang sudah pernah menerima bantuan maupun yang belum.
Dari total warga yang mendaftar, hanya 10 persen yang melakukan registrasi secara mandiri, sementara sisanya harus dibantu oleh agen Perlinsos. Pendampingan itu diperlukan karena sebagian warga belum memiliki telepon pintar, belum terbiasa memakai layanan digital, atau merasa khawatir bantuan yang diterima sebelumnya akan dihentikan setelah pendataan ulang.
Proses pemutakhiran tersebut kemudian memperlihatkan sejumlah anomali di lapangan. Gus Ipul menyebutkan bahwa selain warga yang kedapatan mempunyai tabungan di atas Rp 100 juta, petugas juga menemukan lebih banyak lagi penerima bantuan dengan simpanan tabungan di atas Rp 50 juta yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.
Meski demikian, Gus Ipul menegaskan bahwa kepemilikan tabungan dalam jumlah besar belum bisa langsung dijadikan dasar tunggal untuk menetapkan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
Tantangan Perubahan Sosial
Menurut Gus Ipul, tantangan terbesar dalam pendataan adalah dinamika sosial ekonomi masyarakat yang berubah setiap harinya, mulai dari kelahiran, kematian, pernikahan, perpindahan tempat tinggal, peningkatan taraf ekonomi, hingga warga yang mengalami penurunan kesejahteraan.
Keterlambatan dalam memperbarui data berisiko membuat pemerintah tetap menyalurkan bantuan kepada orang yang sudah meninggal atau warga yang taraf ekonominya sudah meningkat, sekaligus mengabaikan warga yang jatuh miskin.
Garis besar penanganan masalah ini telah diupayakan oleh Kemensos melalui konsolidasi data selama dua tahun terakhir. Lebih dari empat juta keluarga penerima manfaat baru kini telah masuk ke dalam daftar penerima bantuan setelah sebelumnya tidak pernah mendapatkannya.
Sebaliknya, data keluarga yang sebelumnya rutin menerima bantuan juga dikoreksi manakala dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan, termasuk untuk Program Keluarga Harapan, bantuan sembako, dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional.
Gus Ipul menambahkan bahwa pemerintah telah membuka akses data penerima agar masyarakat luas dan pemerintah daerah dapat turut serta melakukan koreksi maupun sanggahan. Kemensos menyediakan berbagai saluran pemutakhiran mulai dari pusat panggilan, layanan WhatsApp, aplikasi Cek Bansos, hingga jalur formal melalui perangkat RT, RW, kelurahan, dan dinas sosial, yang nantinya juga akan menjadi acuan penetapan penerima bantuan iuran JKN pada 2027.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
