Daftar Isi
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kementerian dan lembaga untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pemerintah menargetkan seluruh kegiatan pemulihan yang dapat dilaksanakan pada 2026 rampung sebelum 31 Desember tahun ini.
Koordinasi Percepatan Pemulihan
Pernyataan tersebut disampaikan Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera seusai mengikuti Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa (27/10), seperti dilaporkan CNN Indonesia. Rapat itu dipimpin oleh Menko PMK Sugiono.
Tito menjelaskan, penanganan bencana sebelumnya telah melewati fase tanggap darurat yang berfokus pada evakuasi, penanganan korban, dan penyelamatan jiwa, sebelum dilanjutkan ke masa transisi darurat. Pada tahap tanggap darurat, Presiden Prabowo Subianto mengerahkan TNI, Polri, BNPB, Basarnas, serta pemerintah daerah.
Pada saat tanggap darurat, Bapak Presiden juga sudah memberikan anggaran awal untuk belanja tidak terduga tambahan sebanyak Rp268 miliar, kata Tito. Kemudian di masa transisi, Bapak Presiden kemudian membuat Satgas di mana Ketua Tim Pengarahnya adalah Menko PMK, anggotanya semua Menko, ditambah Kapolri, Panglima TNI, Menteri Keuangan, ujarnya.
Pemulihan Layanan dan Infrastruktur
Memasuki tahap pemulihan, sebagian besar aktivitas pemerintahan di wilayah terdampak mulai kembali berjalan dan Kabupaten Aceh Tamiang berangsur pulih. Sejumlah layanan dasar seperti pasokan listrik, BBM, LPG, dan internet relatif kembali normal, serta rumah sakit umum dan puskesmas telah beroperasi. Kendati demikian, masih ada enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara yang rusak atau hilang dan memerlukan penanganan.
Di sektor pendidikan, dari total 4.922 satuan pendidikan yang terdampak, sebanyak 99 sekolah masih menjalankan kegiatan belajar-mengajar di kelas darurat. Penanganan fasilitas pendidikan ini ditangani oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI Angkatan Darat.
Tito juga mengapresiasi keterlibatan TNI AD dan Polri dalam membangun kembali jembatan yang rusak untuk memulihkan konektivitas warga. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan TNI AD yang memiliki satgas jembatan, itu ratusan jembatan yang sudah terbangun oleh TNI AD. Dari kepolisian juga lebih dari 100 saya kalau tidak salah lebih kurang 120an yang dibangun oleh Polri untuk jembatan, tuturnya.
Tantangan dan Percepatan Anggaran
Pemerintah masih menghadapi tantangan berupa hujan berintensitas tinggi yang memicu banjir dan longsor susulan di sejumlah wilayah. Kondisi tersebut menambah pekerjaan dalam memulihkan akses transportasi dan aktivitas warga.
Tito meminta kementerian dan lembaga yang telah memperoleh alokasi anggaran segera mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Perbaikan sekolah, rumah, jalan, jembatan, hingga fasilitas penunjang ekonomi masyarakat perlu dikebut agar manfaatnya segera dirasakan warga terdampak.
Harapan kami dengan koordinasi ini akan mempercepat semua proses dan teman-teman K/L semua bergerak dan juga bisa mendorong semua pemerintah daerah dengan anggaran masing-masing dan tambahan anggaran itu juga bisa bergerak dengan lebih cepat, tandasnya. Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala BNPB Kristomei Sianturi, serta sejumlah pejabat terkait.
