Menteri Keuangan Suahasil Nazara menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (27/10/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan anggaran, termasuk penanganan bencana di Sumatra serta rencana pemberian insentif daerah.
Pembahasan Rencana Induk Bencana
Pertemuan itu membahas percepatan penyelesaian rencana induk penanganan bencana di Sumatra serta penyelarasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2027, seperti dilaporkan Liputan6.com. Dalam kesempatan tersebut, Suahasil mengapresiasi koordinasi erat antara Kemenkeu dan Kemendagri dalam menyinergikan kerja lintas direktorat jenderal guna mendukung tata kelola keuangan negara dan daerah.
Suahasil menjelaskan bahwa fokus jangka pendek pemerintah adalah menuntaskan pelaksanaan APBN 2026 yang masa pelaksanaannya tinggal dua bulan. Evaluasi secara khusus diarahkan pada progres pelaksanaan rencana induk penanganan bencana di wilayah Sumatra bagian utara yang mencakup Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Memasuki tahap penetapan APBN 2027 oleh DPR RI, Suahasil menilai koordinasi tersebut berlangsung pada momentum yang tepat untuk memastikan seluruh program penanganan bencana yang berlanjut hingga 2028 tercakup secara terperinci dalam pagu kementerian dan lembaga. Pemerintah berkomitmen mengawal alokasi pembiayaan agar pengerjaan infrastruktur dan pemulihan bencana tidak terhenti di tengah jalan dan selesai pada 2028.
Integrasi APBN dan APBD
Suahasil juga memaparkan konsep integrasi APBN dan APBD sebagai satu kesatuan instrumen intervensi negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terukur. Berbagai program pemerintah pusat berjalan bersama dengan program-program yang dijalankan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Guna meningkatkan efektivitas kinerja pemerintah daerah, Kemenkeu menyiapkan skema dana insentif daerah dalam APBN dengan alokasi sementara sebesar Rp1 triliun. Skema tersebut dirancang untuk memberikan stimulus fiskal kepada pemerintah daerah yang berhasil mencapai indikator pembangunan yang telah ditetapkan.
Penggunaan insentif fiskal tersebut merupakan kelanjutan dari formula yang diterapkan Kemendagri dalam mendorong persaingan positif antardaerah. Dana insentif daerah secara intens digunakan untuk mendesain supaya pemerintah daerah mendapatkan insentif transfer, tetapi bekerja untuk menurunkan inflasi, meningkatkan kualitas lingkungan, serta meningkatkan berbagai indikator pembangunan yang lain.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
