Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional (BGN) per 9 Oktober 2026, sebanyak 63.608 pemasok terlibat dalam program ini di 37 provinsi.
Keterlibatan UMKM dan Rantai Pasok Pangan
Dari total pemasok tersebut, sebanyak 52.689 pemasok atau 82,83 persen merupakan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Selebihnya, sebanyak 9.388 pemasok berasal dari koperasi, 1.105 dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta 426 dari Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Kepala BGN, Sudaryono menegaskan bahwa MBG juga diarahkan untuk memberi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha dan produsen pangan di daerah. Program ini berdampak kepada ekonomi lokal dengan memberdayakan UMKM, petani, serta peternak, dengan syarat seluruh bahan makanan harus memenuhi standar keamanan.
Kebutuhan bahan pangan untuk makanan bergizi membuka pasar bagi pemasok, mulai dari penyediaan produk hingga distribusi bahan pangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi salah satu program yang menghubungkan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sudaryono menyampaikan bahwa pihaknya menyambut positif usulan Bulog untuk memasok beras premium sebagai dukungan terhadap pemenuhan kebutuhan beras MBG. Dukungan ini dapat menjadi alternatif ketika pasokan di daerah belum mencukupi, sementara bahan pangan setempat tetap menjadi prioritas agar petani lokal, pedagang lokal, dan UMKM ikut merasakan manfaat perputaran ekonomi.
Penerapan prioritas bahan pangan lokal terlihat dalam pengadaan telur untuk MBG di Jawa Timur, di mana SPPG di wilayah tersebut diwajibkan membeli telur dari peternak lokal tiga kali seminggu. Harga acuan yang tercantum sekitar Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, dengan estimasi penyerapan 8-10 persen dari total produksi telur di Jawa Timur.
Skala Operasional dan Jangkauan Layanan
Selain membuka peluang bagi pemasok, pelaksanaan MBG juga melibatkan sumber daya manusia dalam jumlah besar. Data BGN hingga September 2026 mencatat sebanyak 1.027.998 pegawai dan relawan masih aktif dalam program ini, yang terdiri atas 86.120 pegawai SPPG dan 941.878 relawan.
Dari sisi jangkauan layanan, data BGN per 9 Oktober 2026 mencatat sebanyak 26.385 SPPG berdasarkan Surat Penetapan KPM Sementara II, dengan 433.571 kelompok penerima manfaat dan total 57.491.334 penerima manfaat. Sementara itu, data hingga September 2026 mencatat realisasi anggaran sebesar Rp149,79 triliun dengan cakupan 53.906.576 penerima manfaat, di mana kedua angka penerima manfaat tersebut menggunakan periode pencatatan berbeda.
Sumber: Berita - Detikcom
