Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan tanggapan terkait pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menilai polemik ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai sebuah operasi politik. Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali menyatakan bahwa pandangan tersebut sulit untuk tidak dibenarkan oleh publik.
Pertanyakan Waktu Kemunculan Polemik
Ahmad Ali menyampaikan hal tersebut kepada wartawan di Bogor pada Sabtu (24/10/2026). Ia menyoroti posisi Gibran sebagai peserta pemilu yang sudah dilantik, mengingat kontestasi tersebut memiliki masa tenggang dan rezim tersendiri. Ia mempertanyakan alasan isu tersebut baru dipersoalkan setelah pemerintahan berjalan selama dua tahun.
Selain itu, Ahmad Ali juga mempertanyakan aspek hukum serta putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terkait persoalan ini. Ia menilai pihak yang menggugat tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara tersebut.
Dia menambahkan bahwa sistem pendidikan di luar negeri memiliki aturan yang berbeda dengan Indonesia. Terkait amar putusan yang menyebut Gibran tidak memiliki ijazah, ia mempertanyakan integritas sistem pendidikan luar negeri dan menegaskan bahwa Gibran telah memenuhi persyaratan untuk masuk universitas.
Pernyataan Jokowi Soal Operasi Politik
Sebelumnya, seperti dilaporkan detikJateng pada Jumat (16/10), Joko Widodo menyatakan bahwa polemik ijazah dirinya dan Gibran merupakan bagian dari operasi politik yang digerakkan oleh penumpang gelap. Menurutnya, hal tersebut sengaja diciptakan untuk membuat situasi menjadi ramai.
Jokowi juga tidak menampik kemungkinan bahwa operasi politik tersebut bertujuan untuk menurunkan reputasi politik dirinya maupun Gibran. Ia menilai kedua figur tersebut berpotensi menjadi sasaran dari gerakan penurutan reputasi tersebut.
Sumber: Berita - Detikcom
