Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia berada pada peringkat ketujuh sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia berdasarkan kemampuan daya beli nyata atau purchasing power parity (PPP) menurut Dana Moneter Internasional (IMF).
Kekuatan Ekonomi dan Tantangan Pengelolaan
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026). Ia menilai posisi tersebut menunjukkan kekuatan dan kekayaan Indonesia di kancah global.
Kendati demikian, menurut Prabowo, tantangan utama saat ini adalah memastikan kekayaan nasional dikelola secara tepat agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dan kekayaan yang besar, namun pengelolaannya harus berpihak kepada rakyat.
Koreksi Filosofi Ekonomi dan UUD 1945
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menilai filosofi ekonomi yang selama ini diterapkan belum sepenuhnya sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ia berpandangan bahwa Indonesia perlu berani melakukan koreksi diri karena hasil pengelolaan kekayaan negara selama ini dinikmati oleh segelintir pihak di lapisan atas.
Meski demikian, ia meyakini bahwa Indonesia kini sudah berada di jalur yang benar dan berkomitmen untuk kembali menjadikan Pasal 33 serta Pasal 34 UUD 1945 sebagai landasan dalam mengelola kekayaan nasional setelah sempat mengalami kebocoran dalam sekian puluh tahun terakhir.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
