Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai dengan membentangkan spanduk protes di Monumen Selamat Datang Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10) pagi. Aksi yang bertepatan dengan dua tahun kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut berfokus pada isu krisis iklim dan kenaikan biaya hidup.
Aksi Damai dan Tuntutan Greenpeace
Dalam aksi kreatif tersebut, sejumlah aktivis Greenpeace membentangkan dua spanduk raksasa dari atas Patung Selamat Datang. Spanduk yang dipasang di patung Bundaran HI antara lain bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, mendesak pemerintah untuk membuka mata terhadap krisis iklim yang semakin memperburuk kualitas hidup masyarakat. Jeanny mengungkapkan dampak yang paling berat dirasakan oleh kelompok pekerja yang hidup dalam kerentanan ekonomi.
Ia menyatakan bahwa cuaca ekstrem dan bencana ekologis mengancam keselamatan serta kesehatan masyarakat, mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Menurutnya, kabut asap berkepanjangan adalah contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani kehidupan mulai dari gangguan kesehatan hingga aktivitas ekonomi harian.
Di tengah situasi ini, Jeanny menyebutkan masyarakat justru semakin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan, termasuk gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Padahal, pemerintahan Prabowo-Gibran berjanji memprioritaskan penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari aksi damai tersebut, setidaknya ada enam aktivis Greenpeace yang dibawa ke kantor polisi. Hingga berita ini diturunkan belum ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai status hukum mereka.
Tanggapan Resmi Pemerintah
Pemerintah RI mengaku menghormati aksi Greenpeace Indonesia yang membentangkan spanduk berisi kalimat protes di Bundaran HI pada Selasa pagi. Pemerintah memandang kegiatan tersebut sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintah juga memahami pesan yang disampaikan seputar krisis iklim dan biaya hidup. Ia memastikan persoalan tersebut menjadi perhatian serius Presiden Prabowo.
Ia menjelaskan pemerintah memperkuat upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam ikhtiar menangani krisis iklim. Presiden Prabowo memimpin langsung penanganan karhutla serta mengarahkan tambahan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp760 miliar untuk tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak.
Selain penanganan lapangan, pemerintah juga mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Presiden disebutnya sudah meminta agar sanksi bagi pelaku diperberat hingga perbuatannya dapat digolongkan sebagai terorisme ekologi.
Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat menghadapi tekanan biaya hidup guna menjaga daya beli. Salah satu langkah yang disiapkan adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 senilai Rp26,34 triliun.
Stimulus tersebut mencakup bantuan beras sebanyak 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga. Selain itu, terdapat kebijakan harga bahan bakar minyak yang tidak naik hingga akhir 2026 serta tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan.
Pemerintah menyatakan pihaknya terbuka dan mengajak Greenpeace untuk terus menyampaikan data serta rekomendasi kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan.
