Politik

Puan Buka Suara Soal Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Puan Buka Suara Soal Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus dugaan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden RI Prabowo Subianto saat membuka masa persidangan II DPR tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11). Perkara tersebut diduga melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta jajarannya.

Dalam pidatonya, DPR menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang tengah dijalankan oleh pihak kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan penyadapan tersebut.

Dorong Akselerasi Hukum yang Independen

Puan menyampaikan apresiasi atas respons cepat institusi kepolisian dalam menangani persoalan tersebut. “DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujar Puan dalam pidatonya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11).

Puan mengingatkan seluruh penyelenggara negara dan aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Ia menekankan pentingnya profesionalisme dan independensi dalam mengusut kasus ini secara transparan.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkamansuara kritis masyarakat,” tegas Puan. Ia menambahkan, “Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.”

Guna memastikan proses hukum berjalan optimal, DPR berkomitmen terus mengawal kinerja kepolisian sepanjang masa persidangan. “Mengawali masa sidang ini, marilah kita kembali meneguhkan komitmen dalam menjalankan fungsi konstitusional DPR RI untuk menjaga penyelenggaraan negara yang berdaulat, melindungi dan mensejahterakan rakyat,” tutur Puan.

Daftar Isu Prioritas DPR

Selain fokus pada dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara, Puan membeberkan serangkaian isu strategis yang menjadi perhatian utama DPR dalam masa sidang kali ini. Di bidang kesejahteraan rakyat dan pendidikan, DPR menaruh perhatian pada kasus perundungan anak, perbaikan tata kelola bantuan sosial, kesiapan data reformasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pemerataan program revitalisasi sekolah.

Pada sektor ekonomi dan energi, parlemen menyoroti masalah lonjakan harga dan kelangkaan pakan ternak, pembenahan regulasi pasar modal, hingga upaya penguatan ketahanan energi nasional lewat peningkatan produksi serta pemenuhan target lifting minyak dan gas bumi dalam negeri.

DPR juga mencermati persoalan lingkungan dan infrastruktur, seperti penataan administrasi kewilayahan, percepatan rekonstruksi pascabencana, serta evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) beserta dampak kesehatan warga. Isu tata ruang, pertanahan, perizinan kawasan industri, masalah kemacetan, dan gangguan keamanan daerah turut menjadi poin pengawasan lembaga legislatif tersebut.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *