Daftar Isi
Tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menduduki jabatan di Kabinet Merah Putih secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaan partai pada Senin (9/11). Langkah tersebut diambil dengan alasan ingin memfokuskan diri pada tugas negara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Ketiga pejabat pemerintahan yang melepaskan atribut partai tersebut adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka, serta Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha.
Alasan Pengunduran Diri dan Sikap PSI
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengonfirmasi bahwa pihak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) telah merestui pengunduran diri ketiga kadernya. Kaesang menegaskan bahwa pengabdian kepada negara merupakan prioritas utama di atas kepentingan organisasi partai.
Secara keorganisasian, pengunduran diri ini membuat Raja Juli Antoni melepas posisinya sebagai Sekretaris Jenderal DPP PSI, sementara Isyana Bagoes Oka meninggalkan jabatan Wakil Ketua Umum DPP PSI. Adapun Giring Ganesha mengundurkan diri secara penuh dari keanggotaan partai yang pernah dipimpinnya tersebut.
Melalui unggahan di media sosial pribadinya, Giring mengungkapkan pertimbangan di balik keputusannya melepas status keanggotaan. “Namun dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang. Minggu lalu saya memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini,” kata Giring.
Sementara itu, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa keputusannya berpatokan pada instruksi Presiden Prabowo Subianto. Ia bermaksud mengalokasikan seluruh energinya untuk mengawal agenda strategis di Kementerian Kehutanan, seperti pemulihan kawasan hutan, perbaikan ekosistem, serta pelestarian keanekaragaman hayati pascabencana kebakaran hutan dan lahan.
Analisis Pengamat Soal Dinamika Politik
Keputusan ketiga pejabat kabinet tersebut mendapat tanggapan dari sejumlah pengamat politik. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai bahwa alasan formal untuk berkonsentrasi di pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari sisa-sisa persoalan hukum serta kontroversi yang melingkupi Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya.
Kepada CNN Indonesia, Agung menjelaskan bahwa dinamika yang melibatkan figur Jokowi dan Wapres Gibran Rakabuming Raka memberi tekanan tersendiri bagi kader PSI yang berada dalam jajaran eksekutif. Menurutnya, situasi ini membuat para pejabat tersebut berhitung mengenai dampak politik terhadap efektivitas kerja dan hubungan kerja mereka dengan Presiden Prabowo Subianto.
Agung berpandangan bahwa keputusan keluar dari PSI memperlihatkan kecenderungan para menteri dan wakil menteri tersebut untuk lebih mengutamakan loyalitas pada pemerintahan yang sedang berjalan. Dampak politik dari figur Jokowi dinilainya makin menyusut seiring bermunculannya berbagai isu sosial dan hukum.
Pandangan senada disampaikan Pengamat Politik UIN Jakarta, Adi Prayitno. Adi menilai keputusan pengunduran diri ini mengindikasikan pilihan realistis dalam berpolitik. Para pejabat tersebut dinilai lebih memilih berdiri bersama pemegang kekuasaan aktif ketimbang bertahan dalam lingkar pengaruh politik mantan presiden.
Arah dan Posisi Politik PSI ke Depan
Meskipun tak lagi memiliki representasi kader di jajaran kabinet, Adi Prayitno memperkirakan PSI tidak akan menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi pemerintah. Menurut Adi, partai tersebut tidak memiliki rekam jejak sebagai oposan, belum mengantongi kursi di parlemen pusat, serta memiliki keterbatasan sumber daya politik untuk mengambil peran tersebut.
Di sisi lain, Agung Baskoro menilai masa depan orientasi politik PSI masih sangat bergantung pada posisi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Apabila Gibran tetap aman menduduki jabatannya, PSI berpeluang mengambil peran sebagai mitra kritis atau penyeimbang kebijakan pemerintah. Namun, jika terjadi pergeseran politik yang mendasar pada posisi wakil presiden, peta politik PSI berpotensi berubah menjadi kekuatan di luar pemerintahan.








