Kiprah Danantara dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendirikan lembaga investasi Danantara untuk merealisasikan janji pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, badan pengelola investasi strategis ini berkedudukan langsung di bawah presiden dan bertugas mengelola serta mengoptimalkan investasi pemerintah.

Konsolidasi Kelembagaan dan Kebijakan Karpet Merah

Dosen ekonomi Universitas Jember, Resha Dwi Ayu Pangesti, mengatakan bahwa Danantara saat ini berada dalam tahap konsolidasi kelembagaan yang cukup besar untuk menyatukan aset badan usaha milik negara sekaligus membentuk lembaga pengelola investasi terpusat. Menurut laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), perumusan Danantara sempat disorot karena dinilai menabrak sejumlah ketentuan perihal tata kelola yang baik, mulai dari rangkap jabatan hingga minimnya partisipasi publik.

Dalam praktiknya, Danantara dipersepsikan mendapat perlakuan khusus atau fasilitas karpet merah dari negara berupa kemudahan regulasi, akses pendanaan, hingga fleksibilitas pengelolaan aset. Resha menyebutkan fasilitas tersebut tidak selalu negatif apabila bersifat terbatas dan terukur, namun berisiko memunculkan moral hazard jika pengawasannya longgar dan kerugian negara akhirnya ditanggung masyarakat.

Transparansi, Risiko Fiskal, dan Proyek Kontroversial

Direktur Eksekutif Industrial Policy Indonesia, Faris Abdurrachman, menyatakan bahwa tugas Danantara adalah mendorong transformasi investasi untuk mencapai visi negara maju dengan modal yang diklaim menyentuh Rp1.000 triliun dari aset BUMN. Kendati demikian, Faris menyoroti sejumlah kebijakan kontroversial seperti penerbitan Patriot Bond dengan imbal hasil rendah sekitar 2% untuk kalangan konglomerat yang dinilai berisiko dan kurang transparan.

Selain itu, rencana akuisisi atau investasi pada proyek-proyek seperti smelter nikel PT GNI dan rencana suntikan modal untuk PT Sritex turut mengundang tanda tanya. Faris menilai dana tersebut seharusnya dialirkan ke sektor yang lebih strategis seperti panel surya atau semikonduktor, serta menekankan pentingnya independensi operasional bagi Danantara agar terlindung dari pengaruh elektoral jangka pendek.

Tanggapan Danantara dan Sudut Pandang Politik

BBC News Indonesia telah mengirimkan permintaan konfirmasi kepada Danantara mengenai transparansi dan tuntutan publik melalui surat elektronik, namun belum memberikan respons. Dalam kesempatan terpisah saat acara town hall di Jakarta, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa lembaganya memegang teguh tiga nilai penting yaitu character, competence, serta commitment, dan menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran tata kelola yang baik.

Sementara itu, dosen politik Universitas Airlangga, Febby R. Widjayanto, menilai kontrol terpusat di bawah presiden menunjukkan kecenderungan negara menggunakan Danantara untuk menampilkan diri secara garang dan memastikan penguasaan sumber daya ekonomi. Febby mengingatkan bahwa persoalan perekonomian yang anjlok tidak dapat dituntaskan hanya melalui kedekatan politik, dan kegagalan Danantara menjawab tuntutan publik akan mempertebal kekecewaan terhadap pemerintah.