Politik

Hasto Sebut Penyadapan Ilegal Meningkat Usai Putusan MK 90

Hasto Sebut Penyadapan Ilegal Meningkat Usai Putusan MK 90

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai dugaan praktik penyadapan ilegal di Indonesia mengalami peningkatan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 Tahun 2023. Keputusan hukum tersebut mengubah aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, yang membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2024.

Hasto menyebut bahwa setelah putusan tersebut ditetapkan, terjadi maraknya indikasi penyalahgunaan kekuasaan. Praktik penyadapan ditengarai dimanfaatkan sebagai sarana untuk membungkam berbagai pihak yang melayangkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo pada masa itu.

“Jadi setelah putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, berbagai upaya penyalahgunaan kekuasaan termasuk munculnya parcok itu juga disertai dengan berbagai bentuk penyadapan yang digunakan sebagai senjata untuk meredam mereka-mereka yang bersikap kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu,” kata Hasto dalam keterangannya, Sabtu (7/11).

Kategori Makar dan Pelanggaran HAM

Menurut Hasto, tindakan penyadapan yang mengincar para tokoh politik serta elemen masyarakat kritis bukan sekadar penyalahgunaan wewenang belaka. Ia menekankan bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong serius, sekaligus kejahatan yang merugikan negara dan rakyat.

Ia menambahkan bahwa ancaman penyadapan menjadi kian mengkhawatirkan manakala sasaran yang diincar adalah pimpinan tertinggi negara. PDI Perjuangan menegaskan tidak dapat menoleransi hal tersebut dan mengategorikannya sebagai bentuk kejahatan makar.

“Tetapi bagi PDI Perjuangan, ketika presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan saja itu juga dilakukan penyadapan, maka ini nyata-nyata merupakan suatu tindakan makar yang tidak boleh ditolerir,” ucapnya.

Dugaan Tekanan dan Prosedur Hukum

Terkait pihak yang mendalangi aksi penyadapan tersebut, Hasto memilih menyerahkan seluruh pembuktiannya kepada mekanisme hukum yang berlaku. Ia kemudian menceritakan pengalaman pribadi mengenai intimidasi yang dialaminya seusai bersikap kritis terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024.

Hasto menyebut pernah ada utusan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia General Listyo Sigit Prabowo yang mendatangi dan memberikan tekanan kepadanya. Pengalaman tersebut sebelumnya pernah ia paparkan secara terbuka dalam tayangan podcast Akbar Faizal Uncensored.

“Dan mengapa mereka bisa melakukan tekanan-tekanan? Karena mereka juga ternyata melakukan fungsi-fungsi penyadapan secara ilegal. Dan informasi itulah yang kemudian dipakai untuk menekan pihak-pihak yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi saat itu,” imbuhnya.

Guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan sebagai instrumen penekanan politik, Hasto mendesak agar seluruh aktivitas penyadapan di Indonesia dikembalikan pada prosedur hukum yang transparan dan akuntabel.

“Penyadapan harus dilakukan dengan suatu mekanisme yang sangat ketat melalui persetujuan dari pengadilan dan ada diawali dengan proses penyelidikan terlebih dahulu,” ujarnya.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *