Politik

Alasan Munculnya Seruan Boikot Raffi Ahmad dan Influencer

Alasan Munculnya Seruan Boikot Raffi Ahmad dan Influencer
Daftar Isi
  1. Aksi Boikot Pelaku Usaha Kecil
  2. Akumulasi Kekecewaan pada Situasi Nasional
  3. Sorotan atas Tanggung Jawab dan Akuntabilitas
  4. Pengaruh terhadap Citra Pemerintahan

Gelombang seruan boikot terhadap sejumlah figur publik dan pemengaruh yang dinilai berpihak kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus mencuat di media sosial. Keriuhan terbaru menerpa pesohor Raffi Ahmad seusai keterlibatannya dalam perayaan Sumpah Pemuda pada Kamis (29/10/2026) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, bersama aparat kepolisian serta sekelompok massa.

Agenda tersebut diselenggarakan persis sehari sesudah aksi unjuk rasa elemen masyarakat sipil dan aliansi mahasiswa di titik yang sama. Warganet menilai kegiatan yang dihadiri figur publik tersebut merupakan upaya merancang narasi tandingan yang memberi kesan seolah-olah kondisi Indonesia tanpa kendala. Mengenai polemik ini, BBC News Indonesia telah berupaya menghubungi pihak Raffi Ahmad guna meminta tanggapan, tetapi belum mendapat respons hingga berita ini dipublikasikan.

Aksi Boikot Pelaku Usaha Kecil

Dampak seruan penolakan ini salah satunya terlihat dari keputusan pelaku usaha kuliner Cuan King asal Yogyakarta bernama Rangga. Unit bisnis makanan ringan cuanki miliknya memutuskan mundur dari bazar yang digagas RANS Entertainment, perusahaan hiburan milik Raffi Ahmad, yang sedianya berlangsung pada 31 Oktober dan 1 November 2026 di Yogyakarta.

Rangga menuturkan kepada BBC News Indonesia bahwa pembatalan keikutsertaan itu diputuskan hanya sekitar tujuh jam menjelang kegiatan dimulai. Sikap tersebut diambil meskipun ia telah membayar administrasi sepekan sebelumnya serta mengeluarkan modal antara Rp3 juta hingga Rp4 juta demi mempersiapkan sekitar 500 porsi dagangan.

Keputusan menarik diri diumumkan melalui platform Threads sebagai bentuk solidaritas terhadap kelompok demonstran dan ekspresi atas kejenuhan terhadap lingkar pemengaruh kekuasaan. Langkah Cuan King, yang juga ditempuh puluhan penyewa gerai lainnya, memicu simpati publik hingga produknya diborong secara daring lewat Instagram hingga menembus 150 porsi.

Akumulasi Kekecewaan pada Situasi Nasional

Penolakan terhadap para pemengaruh dipandang bukan semata-mata persoalan kebencian personal, melainkan puncak kekecewaan publik. Dosen ilmu komunikasi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Andina Dwifatma, menerangkan kepada BBC News Indonesia bahwa tindakan warganet timbul akibat rentetan kebijakan serta kesulitan riil masyarakat.

Andina mencontohkan beberapa persoalan seperti kendala pelaksanaan program makan bergizi gratis yang memicu insiden keracunan, tingginya angka pengangguran, lonjakan harga kebutuhan dasar, serta kesukaran generasi muda mencari mata pencarian. Ketika persoalan itu dihadapi masyarakat, kehadiran figur publik yang menampilkan seakan-akan semua berjalan normal memancing kemarahan khalayak. Andina menilai upaya penyingkiran panggung bagi artis menjadi tanda munculnya kesadaran kritis masyarakat agar kekecewaan tersebut terus disalurkan ke wadah-wadah kolektif.

Sorotan atas Tanggung Jawab dan Akuntabilitas

Peneliti Tim Pusat Studi Komunikasi, Media, dan Budaya Universitas Padjajaran, Preciosa Alnashava, menyampaikan kepada BBC News Indonesia bahwa pemengaruh memiliki modal simbolik dan jumlah pengikut yang besar. Dengan daya pikat emosional tersebut, mereka kerap digandeng instansi pemerintahan untuk menyosialisasikan kebijakan.

Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch enam tahun lalu, negara sempat menggelontorkan dana senilai Rp90 miliar lewat APBN untuk mendanai pemengaruh lintas kementerian guna melengkapi kerja kehumasan resmi. Alnashava mengingatkan, keterlibatan anggaran pajak menuntut adanya akuntabilitas. Tuntutan publik lewat boikot dipandang sah apabila konten yang dibagikan ke khalayak menutupi fakta lapangan yang merugikan kepentingan umum demi melanggengkan program secara mutlak.

Pengaruh terhadap Citra Pemerintahan

Sementara itu, peneliti politik Center for Strategic and International Studies (CSIS), Edbert Gani Suryahudaya, mengaku pesimistis fenomena ini bisa langsung mengubah regulasi secara instan karena perombakan kebijakan ada di tangan para pengambil keputusan politik. Namun, ia menilai gerakan pembatalan terhadap figur publik sanggup membentuk massa kritis baru yang menyadarkan pengikut apolitis mengenai permasalahan bangsa.

Edbert menjelaskan kepada BBC News Indonesia bahwa fenomena penolakan ini pada gilirannya mengikis legitimasi kekuasaan di mata warga secara bertahap. Menurutnya, respons keras masyarakat terhadap para pemengaruh pendukung kekuasaan mengindikasikan tingkat ketidakpercayaan publik yang kian nyata terhadap stabilitas semu pemerintah, yang penanganannya hanya dapat diselesaikan dengan membenahi kekurangan program-program prioritas.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *