Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengajak warga dan pemangku kepentingan berdiskusi dalam kegiatan sosialisasi pembangunan Jalan Tol Sicincin-Bukittinggi. Proyek infrastruktur ini diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat di Sumatera Barat.
Sosialisasi dan Detail Proyek Tol
Acara sosialisasi dan dialog yang diliput dari detikcom tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pemerintah daerah, serta PT Hutama Karya (HK) pada Senin (26/10/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis beserta Forkopimkab Padang Pariaman, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah, Kepala BPJN Sumbar Elsa Putra Friandi, Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, jajaran pemda, wali nagari, ninik mamak, dan tokoh masyarakat.
Menurut Andre, kegiatan prasosialisasi ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai trase jalan tol, kebutuhan lahan, tahapan persiapan, serta berbagai hal penting sebelum pembangunan dimulai. Dalam forum tersebut, warga menyampaikan sejumlah pertanyaan, masukan, serta kekhawatiran terkait pembebasan lahan serta dampak proyek terhadap lingkungan dan kegiatan harian mereka.
Andre menyebutkan, proyek sepanjang sekitar 40,8 kilometer ini memperoleh dukungan penuh dari pemerintah pusat dengan estimasi anggaran mencapai sekitar Rp 29 triliun di luar biaya pembebasan lahan, dan ditargetkan mulai dikerjakan pada Januari 2027. Perjuangan pembangunan jalan tol tersebut semakin kuat setelah Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi jalur transportasi di Sumatera Barat pada Desember 2025 lalu.
Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro memaparkan, ruas Sicincin-Padang Panjang memiliki panjang sekitar 19,49 kilometer, sedangkan ruas Padang Panjang-Bukittinggi membentang sekitar 20,18 kilometer. Khusus wilayah Kabupaten Padang Pariaman, trase jalan tol mencakup panjang sekitar 10,2 kilometer dengan kebutuhan lahan kurang lebih 99,06 hektare.
Tanggapan Aspirasi Warga dan Dukungan Pejabat Daerah
Menanggapi pertanyaan warga mengenai kepastian trase, mekanisme ganti rugi, dampak lahan pertanian, dan akses jalan, pihak berwenang menyatakan bahwa kebutuhan fasilitas seperti gorong-gorong, jembatan penghubung, serta akses ke lahan warga akan dikaji melalui survei teknis. Penanganan tanah dan tanaman terdampak juga bakal mengikuti aturan berlaku serta penilaian pihak independen berdasarkan dokumen kepemilikan.
Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menyatakan dukungan penuh pemkab terhadap proyek tol demi meningkatkan kesejahteraan warga, seraya meminta agar seluruh proses dilakukan secara transparan dengan informasi jadwal dan wilayah terdampak yang jelas. Sementara itu, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah menyatakan kesiapan instansinya untuk mempercepat pengadaan tanah berkolaborasi dengan pemerintah daerah hingga tingkat nagari, sembari menunggu dokumen RKP2T dari Kementerian ATR/BPN.
Di akhir kegiatan, Andre mengajak seluruh unsur pemerintah dan masyarakat untuk terus berkoordinasi agar setiap persoalan selama masa persiapan dapat terselesaikan dengan dialog yang konkret.
Sumber: Berita - Detikcom
