Daftar Isi
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berkomitmen memperkuat pendidikan keagamaan. Langkah ini diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan guru madrasah, perluasan beasiswa santri, pemenuhan gizi, hingga penguatan kelembagaan pesantren guna mencetak generasi unggul dan berakhlak.
Peningkatan Tunjangan dan Kesejahteraan Guru
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menjelaskan bahwa perhatian terhadap pesantren dan madrasah terus ditingkatkan. Dalam keterangan tertulis pada Kamis (22/10), ia menyampaikan bahwa Kementerian Agama memastikan kelompok yang sebelumnya kurang tersentuh kebijakan afirmasi kini memperoleh pengakuan serta dukungan yang setara.
Salah satu bentuk nyata dari kebijakan ini adalah perluasan akses Pendidikan Profesi Guru (PPG) di lingkungan Kementerian Agama. Jumlah peserta PPG meningkat dari 29.933 orang pada 2024 menjadi 206.411 orang pada 2025. Selain itu, pemerintah juga menaikkan tunjangan guru non-ASN dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan untuk mempercepat pengakuan profesionalitas dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar.
Beasiswa Rp7 Triliun dan Layanan Kesehatan
Dukungan pemerintah juga diarahkan agar para santri dan siswa madrasah memperoleh akses pendidikan yang lebih luas. Sepanjang periode 2025 hingga 2026, pemerintah menyalurkan dana beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bernilai total Rp7 triliun untuk santri serta mahasiswa.
Di samping bantuan finansial, program Cek Kesehatan Gratis telah menjangkau lebih dari tiga juta santri dan siswa. Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis turut disalurkan kepada 6,3 juta siswa madrasah dan santri. Pemenuhan gizi serta kesehatan ini ditujukan untuk meminimalkan kendala ekonomi yang berpotensi mengganggu kelangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga sederhana.
Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren
Dari sisi kelembagaan, pembenahan struktur dilakukan dengan meresmikan pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren pada Maret 2026. Kehadiran direktorat yang diusulkan sejak 2019 ini menjadi wadah khusus bagi sekitar 42 ribu pondok pesantren di Indonesia untuk memperkuat penyelenggaraan pendidikan, perlindungan bagi santri, hingga mendorong kemandirian ekonomi.
Syahganda menegaskan bahwa rangkaian kebijakan ini menjadi fondasi utama dalam menyiapkan generasi madrasah dan santri yang berakhlak mulia, kompetitif, serta mampu merawat keberagaman. “Inilah fondasi untuk mencetak generasi santri dan madrasah yang unggul, berakhlak, dan rukun dalam perbedaan. Seluruh langkah itu sejalan dengan tema Hari Santri 2026, yaitu ‘Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas’,” pungkasnya.
