Pemerintah pusat telah mentransfer bantuan tahap kedua guna mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah daerah terdampak di Tanah Air. Bantuan tersebut menyusul penyaluran tahap pertama yang telah diberikan kepada pemerintah provinsi serta 35 pemerintah kabupaten dan kota pada 7 September 2026 lalu.
Penyaluran Bantuan Tahap Kedua
Menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, total dana bantuan dari pemerintah pusat mencapai Rp1,235 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (22/10/2026), seperti dilaporkan Liputan6.com.
Adapun daerah-daerah yang menjadi penerima bantuan meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Riau. Sugiono menuturkan, prioritas utama dari penggunaan dana bantuan ini adalah untuk melindungi masyarakat yang terdampak paparan asap karhutla.
Bentuk perlindungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan pelayanan kesehatan, pembagian masker, penyediaan oksigen portabel, hingga pendirian rumah oksigen bagi warga. Selain itu, anggaran ini dimanfaatkan untuk mendukung upaya pemadaman di lapangan lewat pengadaan alat pelindung diri, pompa air, tangki air, selang pemadam, alat suntik air khusus lahan gambut, serta pembuatan sumur bor. Pemerintah juga mengalokasikan dukungan operasional beserta logistik bagi seluruh personel yang berjuang memadamkan api.
Dalam operasi penanggulangan di lapangan, Sugiono menambahkan bahwa sekitar 71.000 personel gabungan telah dikerahkan yang bergerak melalui operasi darat maupun udara. Melalui kucuran dana ini, ia berharap penanganan darurat dapat berjalan lebih cepat serta perlindungan bagi warga di wilayah terdampak dapat dimaksimalkan sebagai wujud kerja keras pemerintah.
Inventarisasi Bantuan Asing oleh BNPB
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan masih menginventarisasi berbagai tawaran bantuan dari negara-negara sahabat untuk mengatasi karhutla di Indonesia. Pemerintah menegaskan sikap terbuka terhadap bantuan luar negeri apabila peralatan atau kebutuhan mendesak memang belum tersedia di dalam negeri.
Kepala BNPB Letjen Kristomei Sianturi mengatakan bahwa proses inventarisasi tersebut penting dilakukan agar bantuan yang datang dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Ia menyebutkan bahwa pihak Singapura telah mengirimkan surat penawaran bantuan, namun BNPB masih perlu menganalisis jenis dukungan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Kristomei menegaskan bahwa Indonesia tidak perlu meminta bantuan peralatan apabila fasilitas tersebut sudah dimiliki sendiri di dalam negeri. Sebagai contoh, ia menyebutkan pesawat Hercules C-130 yang saat ini telah dioperasikan untuk misi modifikasi cuaca serta pengiriman logistik penanganan karhutla.
Pemerintah berharap bantuan tersebut dapat mempercepat penanganan tanggap darurat karhutla serta memaksimalkan perlindungan bagi masyarakat terdampak.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
