Daftar Isi
Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor kelautan dan perikanan serta pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Upaya tersebut dijalankan melalui koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program rehabilitasi serta rekonstruksi berjalan sesuai Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera 2026-2028.
Koordinasi Percepatan Pemulihan
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan percepatan pemulihan menjadi perhatian pemerintah, terutama karena waktu pelaksanaan program pada 2026 semakin terbatas. Ia meminta kementerian serta lembaga terkait segera merealisasikan kegiatan yang telah direncanakan dan mendorong pemerintah daerah mendukung pelaksanaan program di lapangan, seperti dilaporkan CNN Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat dan Press Release Perkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Fasilitas Kelautan dan Perikanan serta Fasilitas Perumahan dan Permukiman di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (21/10). Pertemuan ini turut dihadiri Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Teddy Paul H. Siagian.
“Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak berhenti terus melakukan percepatan pemulihan rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana Sumatera,” ujar Tito.
Rehabilitasi Sektor Perikanan dan Pembangunan Huntap
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono memaparkan sejumlah program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dijalankan kementeriannya pada 2026. Program itu mencakup rehabilitasi tambak, kolam, dan keramba, bantuan ekskavator, bantuan perebusan garam, serta bantuan sarana pengolahan dan kotak pendingin. Pemerintah juga menyalurkan bantuan mesin dan kapal penangkapan ikan serta alat penangkap ikan, di samping memulihkan infrastruktur pelabuhan perikanan yang terdampak bencana.
Selain memulihkan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir, pemerintah mengebut pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan 26.036 unit huntap melalui skema relokasi terpusat di tiga provinsi selama 2026-2027, yang meliputi 21.228 unit di Aceh, 3.707 unit di Sumatera Utara, dan 1.101 unit di Sumatera Barat.
Tito menambahkan pembangunan kompleks huntap diprioritaskan bagi warga yang kehilangan rumah sekaligus lahan atau tinggal di wilayah berisiko tinggi.
“Yang [huntap] kompleks itu dikerjakan oleh PKP ini terutama yang rumahnya, tanahnya sudah habis sudah enggak ada lagi atau di daerah merah, satu kampung hilang otomatis dibangunkan lagi kompleks [oleh] PKP,” ujar Tito.
Tantangan dan Kelanjutan Program
Proses rehabilitasi menghadapi tantangan berupa skala bencana yang meluas hingga 53 kabupaten atau kota di tiga provinsi, serta bencana susulan berupa banjir dan tanah longsor yang merusak kembali infrastruktur yang sempat diperbaiki. Menurut Tito, ketersediaan lahan juga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan dengan bantuan pemerintah daerah.
“Kita terus bekerja tapi alamnya begitu kita enggak bisa lawan,” ucap Tito.
Meski menghadapi berbagai kendala di lapangan, Tito menegaskan pemerintah pusat dan daerah akan terus melanjutkan upaya pemulihan untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak.
“Kita tidak menyerah kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat,” pungkasnya.
