Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengidentifikasi 44 area konversi hutan dan perkebunan di Sumatera Selatan yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Pemetaan data spasial tersebut diselaraskan dengan data Kementerian ATR/BPN mencakup area sawit, Hutan Tanaman Industri, KPH, hingga hutan lindung.
Indikasi Perluasan Lahan dan Penegakan Hukum
Berdasarkan hasil pemetaan yang dilaporkan CNN Indonesia, sebagian besar titik api ditemukan di perbatasan izin konversi yang mengindikasikan adanya kegiatan pembukaan atau perluasan lahan. Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas pelaku pembakaran baik dari unsur perorangan maupun korporasi.
Penegakan hukum yang tegas dinilai sangat krusial untuk memberikan efek jera agar upaya pemadaman di lapangan tidak sia-sia akibat pihak yang sengaja membakar kembali lahan. Kristomei menyampaikan hal tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Karhutla Provinsi Sumatera Selatan, seperti dikutip dari keterangan tertulis pada Senin (19/10).
“Percuma juga kita kerja keras selama ini, kalau pemadaman enggak sinkron. Satu orang berusaha memadamkan, satu orang bakar, kan kambuh,” ujar Kristomei dalam rapat tersebut.
Strategi Kolaborasi dan Evaluasi Lapangan
Dalam kesempatan yang sama, Kristomei menekankan pentingnya instruksi Presiden mengenai kolaborasi lintas sektor yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta sinkronisasi program pusat dan daerah. BNPB juga menggarisbawahi perlunya evaluasi berkala terhadap keefektifan operasi di lapangan agar pengerahan personel dan alutsista berbanding lurus dengan penurunan jumlah titik panas.
Sebagai langkah taktis, BNPB mendorong pendirian posko operasi kolaboratif yang terbagi berdasarkan klaster wilayah dengan penanggung jawab serta pembagian tugas yang jelas. Selain itu, efisiensi teknologi pemadaman seperti operasi *water bombing* dan Operasi Modifikasi Cuaca menggunakan NaCl maupun *dry ice* perlu diuji secara saintifik agar tepat sasaran.
Terkait ekosistem gambut, BNPB meminta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove merumuskan solusi permanen melalui pembuatan atau optimalisasi kanalisasi guna menjaga kelembaban lapisan dalam tanah. Kristomei menegaskan empat pilar strategi utama penanganan bencana meliputi kolaborasi, responsif, inovatif, dan siderisasi yang harus dilakukan secara cepat untuk mencegah eskalasi kebakaran.
Kristomei turut mengingatkan pentingnya akuntabilitas serta kejujuran data personel di posko lapangan untuk menjamin kesejahteraan, keselamatan, dan pemeriksaan kesehatan para petugas. Jumlah personel yang dilaporkan harus sesuai dengan kondisi riil di lapangan guna memastikan dukungan yang memadai.
