Sebanyak 9.505 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi penyampaian pendapat dan kegiatan masyarakat yang berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta pada Selasa (20/10). Pengamanan dilakukan secara terpadu oleh jajaran Polda Metro Jaya bersama TNI dan instansi terkait.
Rincian Personel dan Pendekatan Pengamanan
Jumlah personel pengamanan tersebut terdiri atas 7.660 personel Polri, 1.540 personel TNI, 135 personel Pemda DKI Jakarta, serta 170 personel pengamanan dalam. Petugas disiagakan untuk mengamankan 26 kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dan 26 agenda masyarakat lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya Komjen Dadang Hartanto menjelaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan difasilitasi. Ia menginstruksikan seluruh jajaran di lapangan untuk mengedepankan sikap profesional, mengendalikan emosi, serta menerapkan pendekatan humanis dan persuasif.
“Konsep pengamanan kita hari ini, TNI dan Polri, adalah memberikan pelayanan kepada warga negara sebagai wujud bahwa negara kita adalah negara demokrasi,” kata Dadang seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi juga menekankan pentingnya sinergi TNI-Polri dalam menjaga kondusivitas Jakarta. Menurutnya, aparat bertugas memberikan rasa aman sekaligus memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara tertib.
“Keberadaan aparat TNI-Polri yang ada di lapangan ini memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesejukan untuk warga Jakarta,” kata Deddy.
Antisipasi Kemacetan dan Pengaturan Lalu Lintas
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menyampaikan bahwa pihak kepolisian juga menyiagakan personel lalu lintas untuk mengantisipasi potensi kemacetan. Pengaturan arus kendaraan akan diterapkan secara situasional di titik-titik rawan pemadatan.
Secara terpisah, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Firman Darmansyah memperkirakan peningkatan volume kendaraan bakal terjadi di sekitar kawasan Monas, Jalan Sudirman-Thamrin, dan area Gedung DPR/MPR RI. Pengguna jalan diimbau menyesuaikan waktu perjalanan, menghindari kawasan tersebut jika tidak memiliki urusan mendesak, atau memanfaatkan rute alternatif yang tersedia.
