Daftar Isi
JAKARTA — Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang lanjutan gugatan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11). Persidangan dipastikan tetap berjalan meski pihak penggugat sempat melakukan aksi walk out dan menyatakan akan menarik gugatan mereka.
Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta, sidang perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tersebut memasuki agenda penyerahan tambahan bukti surat dari penggugat dan tergugat secara konvensional. Perkara ini dilayangkan oleh PT Mercy Toga Kirana sebagai penggugat terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen sebagai pihak tergugat.
Majelis Hakim Tolak Penarikan Gugatan
Hakim PTUN Jakarta Febrina Permadi menjelaskan bahwa majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah mengambil keputusan terkait permohonan penarikan gugatan. Majelis hakim menolak permohonan penarikan perkara yang sebelumnya disampaikan penggugat.
Penolakan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terdahulu. “Sikap majelis terhadap permohonan pencabutan penggugat telah dibacakan pada tanggal 5 Nov 2026 lalu, yang pada intinya menolak permohonan tersebut karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi keberatan terhadap permohonan tersebut,” kata Febrina saat dihubungi pada Rabu (11/11).
Atas dasar penolakan keberatan tersebut, Febrina memastikan agenda pembuktian pada sidang Kamis tetap dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku.
Tanggapan Wapres Gibran dan Sikap Istana
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengutarakan niatnya untuk terus menghadapi proses hukum di PTUN. Ia menyebut langkah tersebut diambil setelah berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Gibran menyampaikan pada Selasa (10/11) bahwa Presiden memberi arahan agar dirinya berjuang di PTUN dengan menyerahkan seluruh dokumen pendidikan dari jenjang SD hingga S1. Selain itu, ia juga berencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Namun, keterangan Gibran terkait arahan Presiden disanggah oleh Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI Syahganda Nainggolan. Syahganda merujuk pada pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra yang menegaskan putusan MK dan MA telah bersifat final sehingga tidak ada celah hukum untuk diproses kembali.
Dalam wawancaranya yang dilaporkan detikcom pada Selasa (10/11), Syahganda menegaskan pandangan Yusril mencerminkan sikap resmi Presiden. “Bahwa Yusril itu mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk PTUN, artinya itu yang dia (Yusril) diskusikan dengan Presiden dong. Itulah concern Presiden dong. Saran (Presiden) yang benar itu yang diwakili oleh Yusril,” ujarnya.
Ia menambahkan, kecil kemungkinan Presiden menyarankan perlawanan hukum baru karena Menko Hukum telah menyampaikan analisis hukum pemerintah secara jelas kepada publik.
Tim Hukum Penggugat Pertimbangkan Hadir Kembali
Di sisi lain, anggota tim hukum penggugat dari PT Mercy Toga Kirana, Denny Indrayana, mengindikasikan timnya membuka opsi untuk kembali menghadiri persidangan. Denny sebelumnya memilih mencabut gugatan setelah adanya putusan MK yang kemudian diperkuat oleh putusan kasasi MA.
Denny menilai rencana perlawanan Gibran di PTUN serta pengajuan PK merupakan langkah hukum yang keliru dan membangkang terhadap aturan hukum tata negara. “Nanti kita diskusikan dengan prinsipal langkah kami seperti apa. Kalau memang diperlukan ya terpaksa kita hadir di persidangan,” kata Denny dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (10/11).
Ia merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 Ayat 2, yang mewajibkan instansi pemerintah untuk mengeksekusi putusan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Denny juga mencermati pernyataan Menko Yusril mengenai rencana Kemendikdasmen mematuhi putusan MA dengan mencabut suket penyetaraan SMA milik Gibran. Untuk itu, pihak kuasa hukum akan berkoordinasi dengan pemohon kasasi MA, Subhan Palal, guna menyurati Kemendikdasmen agar eksekusi putusan kasasi segera dilaksanakan.








