Politik

Gerindra Bebaskan Anggota DPR Bersikap Soal Ijazah Gibran

Gerindra Bebaskan Anggota DPR Bersikap Soal Ijazah Gibran
Daftar Isi
  1. Dukungan Lintas Fraksi terhadap Hak Menyatakan Pendapat
  2. Putusan MA dan MK Terkait Persyaratan Pendidikan
  3. Sorotan Fraksi NasDem Soal Tatanan Hukum

Partai Gerindra memberikan kebebasan penuh kepada seluruh anggota fraksinya di DPR RI untuk menyampaikan sikap terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, menjelang Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Dukungan Lintas Fraksi terhadap Hak Menyatakan Pendapat

Kamrussamad menjelaskan bahwa Fraksi Gerindra hingga saat ini belum mengeluarkan instruksi khusus yang mewajibkan maupun melarang anggotanya berpendapat soal isu tersebut. Menurutnya, seperti dilaporkan CNN Indonesia, setiap anggota DPR dari Partai Gerindra memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Menanggapi wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diusulkan sejumlah fraksi untuk menindaklanjuti kasus ini, Gerindra menyatakan siap menghormati dinamika politik di parlemen sepanjang berada dalam koridor hukum. Kamrussamad menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan yang mengganggu stabilitas politik nasional.

“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah meyakinkan untuk melarang terhadap setiap anggota,” kata Kamrussamad. Ia menambahkan bahwa fraksinya menghormati aspirasi lintas fraksi sesuai ketentuan UU MD3, baik melalui HMP, hak angket, maupun opsi lainnya.

Sebelumnya, dorongan HMP disuarakan oleh PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut langkah tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang paling rasional. Sementara itu, Presiden PKS Almuzzammil Yusuf menilai opsi HMP menjadi sangat relevan jika Gibran tidak mengundurkan diri dari jabatannya setelah adanya putusan peradilan.

“Setelah putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan bijaksana jika saudara Gibran mundur sebagai Wakil Presiden. Jika tidak, maka penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR RI adalah pilihan yang paling relevan segera dilaksanakan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Almuzzammil dalam keterangan resminya, Senin (9/11).

Sikap serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang juga anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia. Doli berpandangan bahwa HMP merupakan mekanisme yang tepat karena fakta hukum dari MA dan MK sudah jelas, sehingga penggunaan hak interpelasi maupun hak angket tidak lagi relevan.

Putusan MA dan MK Terkait Persyaratan Pendidikan

Wacana penggunaan hak parlemen ini bergulir setelah keluarnya dua putusan lembaga peradilan mengenai syarat pendidikan Gibran pada mendaftar Pilpres 2024. Mahkamah Agung (MA) melalui Putusan Nomor: 742 K/TUN/2026 pada Jumat (30/10/2026) mengabulkan gugatan pemohon Muhammad Subhan Palal dan membatalkan putusan pengadilan sebelumnya. MA menyatakan surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah.

Sebelumnya, pada sidang Selasa (6/10), Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat penyetaraan dari luar negeri yang setara dengan jenjang SMA atau sederajat, sebagaimana diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sorotan Fraksi NasDem Soal Tatanan Hukum

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Subardi, menilai polemik ijazah Gibran dan dinamika yang menyangkut mantan Kapolri Listyo Sigit berkaitan erat dengan cara perolehan kekuasaan di awal. Politisi asal Yogyakarta ini memandang kondisi saat ini sebagai bentuk hukum alam (*lex naturalis*) yang sedang bekerja mengoreksi kerusakan tatanan moral dan etika politik.

Subardi menegaskan kekuasaan yang diraih dengan melampaui batas kebenaran pada akhirnya akan menghadapi titik balik. Ia pun mendorong DPR untuk segera mengambil langkah konkret demi memulihkan marwah konstitusi dan supremasi hukum di Indonesia.

“Apa yang disampaikan Ketua Umum Surya Paloh benar bahwa ini tragis, tetapi proses politik terhadap Gibran sudah memenuhi syarat, maka DPR wajib menindaklanjuti,” tegas Subardi.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *