Hukum & Kriminal

Komnas HAM Duga Korban Tewas di Pidie Akibat Proyektil Peluru

Komnas HAM Duga Korban Tewas di Pidie Akibat Proyektil Peluru

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan korban tewas dalam insiden kekerasan di Kabupaten Pidie, Aceh, diduga kuat akibat proyektil peluru. Temuan awal ini didapat setelah Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menemui pihak keluarga korban serta pimpinan rumah sakit di Pidie.

Temuan Awal Komnas HAM

Menurut Anis Hidayah kepada BBC News Indonesia pada Senin (09/11), bekas luka pada tubuh korban meninggal dunia mengarah pada dugaan kuat adanya proyektil. Kendati demikian, Anis belum merinci siapa pemilik proyektil tersebut dan belum dapat memastikan penyebab pasti kematian korban bernama Abzalul Riza yang berusia 20 tahun.

Anis membenarkan bahwa jenazah korban belum diautopsi sehingga lembaganya mendorong agar autopsi segera dilakukan agar penyebab kematian korban menjadi terang-benderang. Sebagai tindak lanjut, Komnas HAM akan meminta keterangan dari Panglima TNI dan Pangdam Iskandar Muda guna mendalami penggunaan senjata oleh personel TNI dalam peristiwa tersebut sekaligus menguji pernyataan pihak militer yang menyebut tidak ada amunisi tajam yang ditembakkan.

Kronologi dan Respons Pemerintah

Insiden penembakan ini bermula ketika pasukan TNI melarang pengibaran bendera bulan bintang oleh sebagian warga dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, pada Rabu (04/11). Warga tetap mengibarkan bendera tersebut di kompleks masjid, sementara TNI berkukuh melarangnya hingga berujung pada kericuhan dan bentrokan.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen Donny Pramono menyatakan personel TNI telah berupaya menenangkan massa, namun karena situasi anarkis dan keselamatan terancam, aparat mengeluarkan tembakan peringatan menggunakan munisi hampa hingga munisi karet. Sementara itu, Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi memastikan tidak ada satu butir pun amunisi tajam yang digunakan pasukan di lapangan.

Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra berjanji pemerintah akan menyelidiki kasus ini secara transparan dan mempersilakan Komnas HAM untuk melakukan pemantauan serta investigasi di lapangan. Di sisi lain, berbagai elemen masyarakat, mahasiswa, KontraS Aceh, LBH Banda Aceh, hingga Gubernur Aceh Muzakir Manaf menuntut agar kasus ini diusut tuntas melalui proses hukum yang adil dan transparan tanpa melukai hati masyarakat Aceh.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *