Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk menunda rencana penawaran umum perdana saham atau *initial public offering* (IPO) Perumda PAM Jaya. Kebijakan penundaan tersebut berlaku hingga tahun depan karena kondisi pasar modal yang sedang lesu.
Persiapan IPO Tetap Dilanjutkan
Pramono menjelaskan bahwa keputusan penundaan ini diambil agar pemerintah daerah dapat menunggu momentum pasar yang lebih tepat. Hal tersebut disampaikannya saat berada di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 2 November 2026, seperti dilaporkan Liputan6.com.
Walaupun pelaksanaan ditunda, Pramono telah meminta kepada Direktur Utama serta jajaran direksi PAM Jaya agar tidak menghentikan berbagai persiapan yang sedang berjalan. Dirinya berharap kondisi bursa saham akan membaik pada tahun depan sehingga proses penawaran saham perdana dapat segera dijalankan, meski belum merinci tanggal pastinya.
Penguncian Saham Mayoritas Melalui Perda
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menegaskan komitmennya untuk memegang kepemilikan saham mayoritas, yakni di atas 51 persen, untuk Bank Jakarta dan PAM Jaya saat pelaksanaan IPO. Kepastian tersebut disampaikan Pramono ketika ditemui di kawasan Jakarta Timur pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Pramono memaparkan bahwa ketentuan kepemilikan mayoritas itu akan dikunci secara resmi melalui usulan Peraturan Daerah. Dengan aturan tersebut, tidak ada celah bagi pihak manapun untuk mengalihkan pengelolaan maupun kewenangan BUMD tersebut kepada pihak luar.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pengoperasian sepenuhnya akan tetap berada di bawah kendali pemda melalui badan usaha milik daerah terkait. Kendati demikian, rencana kebijakan penguncian saham lewat regulasi ini masih menunggu pengesahan dan persetujuan Peraturan Daerah lebih lanjut.
Sumber: Liputan6.com Peristiwa
