Dua Tahun Prabowo-Gibran, Saat Warga Pilih Downgrade Hidup

Masyarakat Indonesia dihadapkan pada situasi ekonomi yang sulit ketika jurus makan tabungan dan berutang sudah tidak lagi mempan. Fenomena turun kelas atau *downgrade* gaya hidup kini menjadi pilihan utama demi bertahan hidup akibat hasil kerja keras yang dinilai tidak lagi sepadan.

Realitas Hidup Warga dan Fenomena Turun Kelas

Situasi pelik tersebut diungkapkan oleh tiga warga kepada BBC News Indonesia. Rahman, seorang sopir ojek daring di Jakarta selama 10 tahun, mengaku pendapatannya tidak banyak berubah di tengah harga kebutuhan pokok yang terus melonjak. Ia menceritakan bahwa dirinya hanya mampu membawa pulang uang dalam jumlah terbatas setelah dikurangi biaya bahan bakar. Bahkan, ia terpaksa beralih menggunakan bahan bakar yang lebih murah dan mengubah pola konsumsi keluarganya dengan membatasi pembelian telur dan ayam serta memperbanyak mi instan.

Kisah serupa dialami oleh Sera Diaz, seorang ibu rumah tangga asal Bandung yang harus kembali ke Sumedang bersama keluarganya. Suaminya yang bekerja di Bandung terkena efisiensi kantor dan harus berhenti bekerja di tengah jalan tanpa pesangon. Untuk bertahan hidup, mereka sempat berutang melalui pinjaman daring dan membuka usaha kue, namun usaha tersebut gagal hingga akhirnya ia terpaksa menjual peralatan usahanya dan gagal bayar pinjaman demi menyambung hidup.

Sementara itu, Bima, seorang pekerja swasta di Tangerang Selatan, memutuskan untuk mengoper kredit rumah yang dicicilnya selama hampir delapan tahun. Keputusan itu diambil karena ia harus mendampingi orang tuanya di Bekasi sekaligus mengantisipasi situasi ekonomi di era pemerintahan Prabowo yang dinilainya semakin suram bagi kelas menengah. Selain menjual rumah kelas tanggung tersebut, ia juga menjual satu unit sepeda motor untuk menghemat pengeluaran transportasi harian.

Kondisi Ekonomi Makro di Atas Kertas

Kisah-kisah penurunan kelas tersebut berbanding terbalik dengan data Badan Pusat Statistik yang mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 turun 430.000 jiwa menjadi 8,07 persen. Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, mengatakan bahwa angka-angka agregat tersebut terlihat baik di atas kertas, namun tidak mencerminkan kondisi riil kelompok penopangnya.

Menurut Wisnu, kelompok kelas menengah, calon kelas menengah, dan rentan miskin yang menjadi penopang data tersebut justru sedang mengalami pelemahan daya beli. Hal ini diperkuat oleh riset LPEM FEB UI yang menemukan pelambatan konsumsi rumah tangga pada kuartal dua 2026, terutama pada komponen makanan dan minuman, transportasi, restoran, hingga pakaian. Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, menegaskan bahwa keterpurukan warga ini bukan disebabkan oleh kurangnya kerja keras, melainkan dampak persoalan ekonomi struktural.

Di tengah situasi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menargetkan tingkat kemiskinan dapat turun di rentang 6,0 hingga 6,5 persen pada 2027. Prabowo sendiri sempat mengaku heran mengapa ekonomi dapat tumbuh namun kelas menengah justru menyusut.

Dampak Kebijakan Anggaran Pemerintah

Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi FEB UGM Wisnu Setiadi Nugroho menilai kondisi ekonomi saat ini tidak lepas dari warisan rezim sebelumnya, termasuk masalah deindustrialisasi dan beban utang. Kendati demikian, kebijakan anggaran pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini dinilai belum sepenuhnya berpihak pada penguatan daya beli jangka pendek masyarakat.

Wisnu menyoroti alokasi anggaran untuk program populis seperti Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak memberikan efek berganda secara langsung ke dalam rumah tangga karena dana mengalir ke operator dan rekanan. Sementara itu, program perlindungan sosial jangka pendek yang berdampak langsung justru mengalami efisiensi anggaran. Di sisi lain, kelas menengah yang menjadi penyumbang pajak terbesar dinilai tidak mendapatkan porsi dukungan yang memadai dalam desain kebijakan.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengungkapkan hasil rapor kinerja dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa kondisi ekonomi rumah tangga mereka semakin memburuk. Sebanyak 62 persen responden menilai negatif upaya pemerintah dalam membuka lapangan kerja, dan 82 persen menganggap beban pajak serta pungutan pemerintah terlalu berat.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap berada dalam kondisi yang solid. Pemerintah terus berupaya menekan rasio gini dan angka pengangguran melalui program penciptaan lapangan kerja, pelatihan vokasi, magang, serta melanjutkan kebijakan pembebasan PPh Pasal 21 bagi karyawan berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan.