Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan parlemen telah menerima laporan usulan pengajuan Hak Menyatakan Pendapat terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut bergulir usai Mahkamah Agung membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Proses Menurut Aturan Konstitusi
Puan menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan mempelajari serta menindaklanjuti usulan tersebut seiring pembukaan masa persidangan. Hal itu diungkapkan Puan dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan.
Ia menekankan agar publik bersabar dan menyerahkan prosesnya kepada mekanisme dewan. Puan menjamin seluruh tahapan penanganan usulan ini bakal berpatokan penuh pada ketentuan hukum dasar yang berlaku.
“Tentu saja semuanya tentu saja harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ucap Puan.
Penyerapan Masukan Seluruh Fraksi
Guna menentukan langkah ke depan, pimpinan DPR berencana menghimpun pandangan dari seluruh elemen parlemen, mulai dari fraksi, komisi, hingga Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) atau badan terkait lainnya. Puan membeberkan bahwa berbagai masukan sejatinya sudah mulai masuk ke meja pimpinan sepanjang masa reses.
Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan mengkaji secara komprehensif seluruh laporan dan masukan yang terkumpul sebelum memutus tata cara dan penanganan usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut.
“Ini baru pembukaan sidang, jadi kita akan dengarkan dulu masukan-masukan yang sebelum pembukaan masa sidang sudah kami tampung melalui fraksi, melalui BAM, dan melalui anggota-anggota fraksi yang ada,” ujarnya.
Sumber: Berita - Detikcom








