Politik

Puan Minta Aparat Usut Transparan Penyadapan Prabowo

Puan Minta Aparat Usut Transparan Penyadapan Prabowo

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Puan mengingatkan agar kewenangan negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu.

Aparat Penegak Hukum Diminta Independen

Puan menegaskan pentingnya bagi aparat penegak hukum untuk tetap menjaga profesionalitas serta independensi dalam menjalankan kewenangannya. Ia menekan agar lembaga penegak hukum tidak berpihak atau dijadikan alat demi melayani kepentingan pihak berkuasa.

“Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” kata Puan. Ia menuturkan kembali bahwa “Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun.”

Dukungan Pengusutan Penyadapan Presiden

Mengenai kasus penyadapan yang menyasar Kepala Negara, Puan menyatakan bahwa DPR memberi dukungan penuh kepada pihak kepolisian untuk membongkar perkara tersebut secara terbuka dan akuntabel.

“DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” ujar Puan.

Selain menyinggung kasus penyadapan, Puan menyoroti dinamika politik nasional yang dinilai sedang menguji komitmen terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Menurutnya, DPR RI akan terus menggunakan fungsi konstitusionalnya demi menjaga integritas demokrasi serta memastikan seluruh proses negara berjalan sesuai koridor hukum.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *