Daftar Isi
Aparat kepolisian dari tingkat sektor hingga daerah menyambangi berbagai gereja di sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir untuk menyampaikan sosialisasi kepada umat Kristiani. Kehadiran polisi melalui program bertajuk Minggu Kasih tersebut menuai beragam reaksi, mulai dari dukungan kemitraan hingga kritik terkait gangguan ibadah serta potensi intimidasi.
Bagian dari Quick Wins Kapolri
Kunjungan aparat ke tempat ibadah ini merupakan bagian dari delapan program Quick Wins Tahun 2026 di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ari Seto. Mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat”, program ini bertujuan mempererat persaudaraan, menjaga ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta meningkatkan kepercayaan publik.
Dalam kunjungannya, personel kepolisian turut memperkenalkan salam melipat kedua tangan. Kegiatan ini telah berlangsung di berbagai wilayah, antara lain di Jakarta, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Bengkulu, Riau, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Tengah, dengan melibatkan jajaran kapolda, kapolres, sampai kapolsek.
Kapolri Suyudi Ari Seto menegaskan melalui akun media sosialnya bahwa kedatangan petugas bertujuan membawa pesan damai dan memastikan jemaat dapat beribadah secara nyaman dan aman. Pendekatan serupa juga disampaikan Suyudi saat bertandang ke Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) pada Selasa (03/11).
Sorotan Warganet dan Kaitan Sikap Kritis Pendeta
Sejumlah warganet di media sosial melontarkan keluhan mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi yang dinilai mengurangi kekhusyukan doa, seperti dilakukan sebelum misa atau saat teduh berlangsung. Menanggapi keluhan terkait agenda di Gereja Katedral Surabaya, Direktorat Binmas Polda Jawa Timur menyampaikan permohonan maaf dan memastikan akan mengevaluasi waktu kegiatan agar tetap menghormati tata ibadah.
Kegiatan Minggu Kasih ini juga berlangsung di tengah viralnya aksi beberapa pendeta di mimbar gereja yang mengangkat gestur tiga jari seusai unjuk rasa mahasiswa pada 28 Oktober 2026. Sejumlah rohaniwan di Yogyakarta dan Klaten menyuarakan keresahan publik mengenai kebakaran hutan dan lahan, program makan bergizi gratis, hingga proyek lumbung pangan di Papua.
Kepada BBC News Indonesia, Pendeta Anggito Suryo Adi dari GKJ Ketandan Klaten menyatakan bahwa gereja mengemban panggilan iman untuk menyuarakan keadilan dan kemanusiaan. Terkait program Minggu Kasih, ia mengapresiasi niat kepolisian membangun komunikasi, namun menegaskan adanya batas tata ibadah yang wajib dihormati, seperti penyampaian pesan di altar selepas ibadah rampung.
Respons Tokoh Agama dan Koalisi Sipil
Pihak KWI melalui Sekretaris Eksekutif Komisi Kerasulan Awam Romo Hans Jeharut menyambut baik program kepolisian ini sebagai sarana silaturahmi dan menjaga keamanan lingkungan. Di sisi lain, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty memberikan beberapa catatan penting sebelum bertemu langsung dengan Kapolri.
Jacklevyn menekankan bahwa kehadiran polisi harus bersifat sukarela atas persetujuan majelis jemaat, diselenggarakan di luar jadwal ibadah, tidak dijadikan instrumen intelijen atau pengumpulan data, serta aparat sebaiknya tidak mengenakan seragam dinas agar tercipta kesetaraan dialog tanpa membungkam suara kritis gereja.
Kritik tajam datang dari Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra yang menilai aparat telah melampaui kewenangannya dengan masuk hingga ke ruang sakral tempat ibadah. Menurut Ardi, pengamanan semestinya cukup dari luar gedung agar tidak menimbulkan rasa terawasi bagi jemaat dan rohaniwan yang berpotensi menjadi bentuk intimidasi.
Wakil Ketua Dewan Nasional Setara Institute Bonar Tigor Naipospos turut mengingatkan bahwa polisi tidak boleh mengintervensi isi ibadah maupun melarang ekspresi keagamaan jemaat.
Sebaliknya, pengamat kepolisian Poengky Indarti menilai kedatangan aparat ke rumah ibadah adalah langkah pencegahan kejahatan yang wajar demi menjaga kamtibmas. Sementara itu, pengamat ISESS Bambang Rukminto berpendapat agenda ini telah lama ada dan tidak dirancang khusus untuk merespons kritik pendeta, kendati ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak dijalankan secara kaku dan seremonial dari atas.
Sumber: BBC News Indonesia







