Politik

PKS Desak Gibran Mundur atau Hadapi HMP di DPR

PKS Desak Gibran Mundur atau Hadapi HMP di DPR

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid menyarankan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Langkah tersebut diusulkan menyusul keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas (SMA) milik Gibran yang digunakan saat pendaftaran Pemilihan Presiden 2024.

Dorongan Mundur dan Opsi HMP

Kholid menilai putusan dari MA maupun Mahkamah Konstitusi terkait keabsahan dokumen pendidikan Gibran telah memiliki kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, ia menganggap opsi terbaik bagi Gibran adalah secara sukarela melepaskan kursi wakil presiden.

“Jadi pilihannya memang, kalau beliau mundur, lebih bagus, lebih baik,” ucap Kholid ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/10).

Jika opsi pengunduran diri tidak diambil, Kholid menegaskan bahwa DPR akan melanjutkan mekanisme konstitusional. Langkah politik yang disiapkan oleh fraksi-fraksi di parlemen adalah pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Menurut hasil pertimbangan internal DPP PKS, HMP dinilai sebagai instrumen yang paling tepat ketimbang hak interpelasi atau hak angket. Kholid menyebut komunikasi antarpartai politik di DPR menyambut baik usulan ini, dan para pimpinan parlemen tengah mencermati aspirasi dari tiap fraksi sebelum mengambil keputusan resmi.

Puluhan Anggota DPR Dukung Hak Menyatakan Pendapat

Secara terpisah, anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengklaim sekitar 50 legislator dari berbagai fraksi telah membubuhkan tanda tangan dukungan untuk mengusulkan HMP terkait persoalan ijazah Gibran. Politikus PKS tersebut juga memperlihatkan dokumen usulan bernaskah ‘Pengusul Hak Menyatakan Pendapat’ yang menampilkan namanya di daftar paling atas.

Secara aturan, Hak Menyatakan Pendapat merupakan kewenangan konstitusional DPR untuk menyampaikan pandangan resmi terhadap isu strategis kenegaraan. Landasan hukum HMP diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Berdasarkan regulasi tersebut, DPR dapat memanfaatkan hak ini atas tiga pertimbangan utama. Alasan tersebut mencakup kebijakan pemerintah atau peristiwa luar biasa, tindak lanjut dari hak angket dan interpelasi, hingga adanya dugaan bahwa Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi syarat jabatan.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *