Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima lima aduan masyarakat yang menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Pemilihan Presiden 2024. Dari keseluruhan laporan tersebut, dua aduan telah dinyatakan lolos verifikasi materiil dan siap disidangkan.
Dua Laporan Siap Dilimpahkan ke Persidangan
Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan bahwa berkas aduan tersebut diterima pihaknya pascaputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). Selain dua laporan yang telah memenuhi syarat materiil, terdapat dua aduan lain yang baru menyelesaikan tahap verifikasi administrasi untuk dilanjutkan ke verifikasi materiil, serta satu aduan yang belum memenuhi syarat administrasi.
Dewa memastikan seluruh laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cermat dan hati-hati sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Setiap perkembangan proses penanganan juga terus diinformasikan kepada para pihak terkait, seperti dilaporkan detikcom di gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11).
Tudingan Penyelundupan Pasal dan Pelanggaran Prosedur KPU
Salah satu aduan dilayangkan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Forum Purnawirawan Perwira Tinggi (FPP) TNI, Subhan Palal, dan Mercy Sihombing. Laporan ini diajukan Denny setelah MK menyatakan tidak menerima permohonan mereka, meski dalam pertimbangan hukumnya MK mencatat tidak menemukan dokumen ijazah SMA atau sederajat atas nama Gibran.
Dalam aduannya, Denny dkk menduga KPU RI melakukan tindakan manipulatif dengan menyelundupkan Pasal 18 ayat (3) ke dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023, yang menurut mereka tidak pernah dibahas bersama Komisi II DPR RI. KPU juga dinilai tidak menjalankan prosedur verifikasi faktual secara profesional saat menerima surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran.
Selain itu, Denny menuding KPU menghambat fungsi pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan menutup akses Sistem Informasi Pencalonan (Silon) selama proses pencalonan berlangsung. Atas dugaan tersebut, Denny meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap jajaran komisioner KPU RI serta melarang mereka memegang jabatan publik.
Proses penanganan di DKPP ini berjalan beriringan dengan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi, yang menyatakan batal surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk persyaratan Pilpres 2024.








