Nasional

Menko PMK Tegaskan Penanganan Karhutla Sifatnya Nasional

Menko PMK Tegaskan Penanganan Karhutla Sifatnya Nasional
Daftar Isi
  1. Upaya Terpusat dan Bantuan untuk Daerah
  2. Faktor Penyebab Pertumbuhan Karhutla
  3. Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus mengoptimalkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai kawasan terdampak. Penanganan tersebut dipastikan tetap berlangsung secara terpusat dan berskala nasional tanpa bergantung pada status penetapan bencana.

Upaya Terpusat dan Bantuan untuk Daerah

Pernyataan tersebut disampaikan Sugiono saat menggelar konferensi pers di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/2026). Ia menjelaskan bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten yang dilanda karhutla guna mempercepat proses penanggulangan di lapangan.

“Di mana juga tadi juga saya sampaikan bahwa pemerintah pusat juga telah memberikan bantuan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten yang terdampak. Jadi terlepas dari status, saya kira upaya yang kita lakukan adalah upaya yang sifatnya nasional,” kata Sugiono.

Faktor Penyebab Pertumbuhan Karhutla

Menanggapi anggapan bahwa pemerintah bergerak lambat, Sugiono membantah hal tersebut. Menurutnya, proses pemadaman karhutla menghadapi hambatan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kondisi alam.

Ia mengungkapkan bahwa ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino turut memperluas sebaran karhutla. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemicu terbesar dari munculnya titik api merupakan aktivitas manusia.

Pentingnya Kolaborasi Lintas Sektor

Untuk menuntaskan persoalan kebakaran hutan dan lahan ini, Sugiono menekankan perlunya sinergi dari seluruh elemen. Selain membuka ruang kerja sama dengan kalangan akademisi, pemerintah berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI-Polri, pemerintah daerah, masyarakat lokal, hingga para relawan.

“Oleh karena itu, kolaborasi dari berbagai unsur yang ada, baik itu pemerintah, dalam hal ini BNPB, TNI-Polri, pemerintah daerah, kemudian masyarakat setempat, dan juga relawan-relawan merupakan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mengatasi semua ini,” tutur Sugiono.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *