PDRIS Akan Berjuang Menghapus SKB 2 Menteri Tentang Pendirian Rumah Ibadah

Spread the love

Nasionalpost, Jakarta-Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera (PDRIS) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pertama yang dihadiri oleh jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDRIS di Hotel Hi, Jakarta, Selasa, 29 Desember 2020. 
Rakor pertama yang dihadiri oleh jajaran DPP PDRIS ini akan membahas khusus terkait program jangka pendek, menengah dan panjang. Dalam jangka pendek (2020-2021), kita akan membentuk seluruh DPW di 34 provinsi. Jangka menengah (2021-2022) kita akan membentuk seluruh DPC di tingkat kabupaten dan kota, termasuk dewan pimpinan ranting hingga kelurahan atau desa,” kata Ketua Umum PDRIS Kamaruddin Simanjuntak, SH, kepada para wartawan. 
“Target kita, menangkan minimal 30 persen di seluruh Indonesia. Lalu, menjadi peserta parpol 2024 dan mempersiapkan wakil-wakil PDRIS yang akan duduk di legislatif di DPR, DPRD, DPRD I dan DPRD II. Juga, PDRIS akan mempersiapkan eksekutif menjadi kepala daerah,” papar dia.       
Agenda Politik PDRIS
Lebih lanjut Kamaruddin membeberkan agenda politik PDRIS kedepan. Diantaranya, PDRIS berupaya agar kebebasan umat beragama dan beribadah terjamin sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 dan pasal 29 UUD 1945, jo Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM maupun turunannya.
“Sebab itu, PDRIS akan berjuang menghapus Peraturan Bersama 2 Menteri atau SKB 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 yang terbukti selama ini sangat menyengsarakan umat beragama dalam beribadah,” tegas dia. 
Kamaruddin heran melihat lebih mudahnya orang mendirikan tempat hiburan malam jika dibandingkan mendirikan rumah ibadah. Hal ini tentu saja bertentangan dengan Sila Pertama Pancasila.
Agenda politik berikutnya, lanjut Kamaruddin, setelah berhasil merebut kekuasaan secara konstitusional untuk mensejahterakan Indonesia, PDRIS akan berjuang pembentukan Kementerian Motivator dan Pengembangan Diri. 
Juga, PDRIS akan membentuk Bank-Bank khusus untuk para petani, buruh dan nelayan agar mereka juga mampu bersaing dan maju. 
Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel
Agenda politik yang tak kalah penting, kata Kamaruddin, adalah membuka hubungan diplomatik dengan seluruh negara yang berdaulat, terutama dengan Negara Israel. 
“Negara Indonesia harus membina hubungan yang baik dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” tegas dia.
Dasarnya, lanjut Kamaruddin, adalah Alkitab, dalam Kitab Bilangan 24: 9, “Diberkatilah orang yang memberkati engkau (Israel), dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau!”. 
“Kita sebagai anak Tuhan, yang tahu tentang firman Tuhan harus memperjuangkannya. Jangan sampai negara ini menjadi negara yang terkutuk akibat mengutuk umat pilihan Tuhan. Maka tanggung jawab kita adalah mencerahkan supaya semua pejabat dan rakyat di negara ini untuk memberikan pemahaman bahwa betapa besarnya berkat yang akan datang kepada Indonesia apabila kita membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” jelas dia. 
Selain itu, ujar Kamaruddin, agenda politik PDRIS selanjutnya adalah bagaimana supaya setiap orang mendapatkan pelayanan sesuai porsinya. “Misalnya, anak-anak bisa bersekolah diajar oleh guru agama sesuai agama dan kepercayaannya,” pungkasnya. 

Sementara Sekjen PDRIS Santun Lumbangaol menambahkan pelaksanaan Rakor pertama yang dilaksanakan akhir tahun ini, akan memaparkan apa saja yang PDRIS sudah dilaksanakan. 
“Setelah dideklarasikan pada 7 Juli 2020, PDRIS telah memulai pekerjaannya. Lebih dari 5 bulan kita telah bergelut untuk mendukung partai ini supaya segera terbentuk di 34 Propinsi. Sekarang ini kita sudah memberikan mandat kepada 28 Provinsi dan sudah melantik 5 DPW dan beberapa DPC. Kelima DPW yang telah dilantik adalah Sumatera Utara, Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan NTT. Segera akan kita lantik juga DPW Gorontalo, Maluku Utara, Kalimantan Barat dan Jambi,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *