PDRIS Hadir Untuk Membawa Perubahan di Indonesia

Spread the love

Nasionalpost,Jakarta- Maraknya kasus Intoleransi & Kebencian antar sesama WNI yang terjadi akhir-akhir ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya pasca jatuhnya Pemerintahan Orde Baru dan/atau lahirnya Orde Reformasi, Pendiri PDRIS melihat begitu banyak penyimpangan yang terjadi diberbagai Sektor Pemerintahan, Swasta Dan Organisasi Kemasyarakatan,  sehingga system pengelolaan bangsa dan Negara RI, menjadi sangat jauh dari Harapan & Cita-Cita Luhur Para Pendiri Bangsa dan Negara Republik Indonesia,  yaitu : Negara yang seharusnya dikelola berdasarkan Pancasila dan  Konstitusi UUD 1945, dengan konsep keberagaman Bhinenka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI, akan tetapi akhir-akhir ini tidak lagi demikian,  khususnya maraknya kasus tentang intoleransi, kebencian atas keberagaman : Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan “SARA” yang begitu mudah menjadi penyulut permasalahan kebencian akhir-akhir ini, dan seolah-olah Negara kalah terhadap sekelomok Ormas yang merasa paling berhak di NKRI tercinta ini, serta Pemerintah terkesan melakukan pembiaran atas aksi-aksi mereka itu!
 
B. Pancasila Adalah Ideologi Dan Dasar Negara RI :
Bahwa Pancasila adalah Ideology dan dasar Negara, yang merupakan landasan dari segala keputusan bangsa & Negara, seharusnya menjadi satu-satunya ideologi tetap sebagai  pemersatu Bangsa & Negara RI serta mencerminkan kepribadian bangsa dan NKRI.
 
Pancasila yang merupakan Dasar & Ideologi Bagi Bangsa & Negara Republik Indonesia, dalam hal ini Pancasila seharusnya dipergunakan sebagai sumber-segala sumber hukum RI “Ground Norm”, untuk  mengatur pemerintahan Berbangsa & Bernegara. Pancasila yang merupakan ide & gagasan pemersatu Bangsa & Negara RI merupakan kesepakatan bersama dari para Pendiri  Bangsa & Negara Republik  Indonesia yang telah mengutamakan semua kepentingan bersama Rakyat Indonesia mulai  dari Sabang sampai Merauke dan/atau dari Mianas sampai kepulauan Rote, namun akhir – akhir ini mulai dipakai menyimpang baik oleh Pemerintah pusat tertutama Pemerintah daerah, terutama oleh berbagai Ormas kemasyarakatan, untuk itu perlu di reposisi mkembali.
 
C. Sejak Orde Reformasi Bergulir, Selain Maraknya Kasus Kebencian & Intoleransi, Masih Banyak Kasus Lain Yang Sangat Menonjol Dan Merusak Tatanan Hidup Berbangsa Dan Bernegara Yaitu :  Kejahatan Tindak Pidana Korupsi, & Money Politic  Serta Nepotisme:
 
Bahwa sejak orde reformasi bergulir, selain maraknya kasus kebencian & intoleransi, masih banyak kasus lain yang sangat menonjol dan merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara yaitu :  kejahatan tindak pidana korupsi, & money politics  serta nepotisme,  justeru semakin marak & menggurita disemua lini Pemerintahan maupun Swasta, walaupun Negara RI pada  18 tahun yang lalu telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi  Republik Indonesia “KPK RI” berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu : “Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI)”  dan diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan, akan tetapi yang ada setiap hari, kita telah  melihat dan mendengar justeru semakin banyak Pejabat Negara dan Politisi bersama Pengusaha yang ditangkapi oleh Penyidik KPK RI karena kejahatan korupsi, seperti baru – baru ini 2 orang Menteri dari Kabinet Indonesia Maju ditangkapi KPK RI dalam kurun waktu sekira 2 minggu berturut-turut, yang justeru berperan sebagai Bintang Iklan Anti korupsi menjelang dan menyambut “Hari Anti Korupsi Sedunia”.
 
D. Setelah Kami Teliti Dan Pelajari Serta Cermati, Apa Yang Menjadi Penyebab Masalah Tersebut Diatas Adalah Bahwa Ternyata Sulitnya KPK RI  Memberantas Kejahatan Korupsi Adalah Justeru Disebakan Oleh Partai Politik “Parpol”:
 
Bahwa setelah kami teliti dan pelajari serta cermati, apa yang menjadi penyebab utama permasalahan kejahatan korupsi tersebut diatas adalah bahwa ternyata sulitnya KPK RI  memberantas kejahatan korupsi adalah justeru disebakan oleh Partai Politik “Parpol” yang masih menerapkan Pungutan berupa Mahar Politik, Money politic, Pungutan dan Pengeluaran Pribadi dari Calon Eksekutif Dan Legislatif  yang berlebihan  dan jauh melampaui Gaji/Pendapatan yang akan diperoleh bila sekiranya yang bersangkutan terpilih menjadi Pejabat Eksekutif dan/atau  Kepala Daerah dan/atau Anggota Legislatif, artinya bahwa sampai kapanpun bila system kepartaian masih sarat dengan Money politic dan Mahar Politik, maka kejahatan tindak pidana Korupsi & Kebencian Anatar SARA, tidak akan bisa hilang dari NKRI karena Partai politiklah sebagai “Pencari & Penyaji SDM” yang akan duduk mengisi Lembaga-lembaga Negara Eksekutif dan Legislatif.
 
E. Negara Dan Pemerintahan Tidak Boleh  Lagi Dikelola Dengan Cara – Cara Lama (Cara-cara Jahat)  Yaitu Dengan Kebencian Dan Mahar Politik Serta Money Poltic:
 
Bahwa Negara Dan Pemerintahan tidak boleh  lagi dikelola dengan cara – cara lama (cara jahat)  yaitu dengan Kebencian dan Mahar Politik serta Money Poltic,akan tetapi Negara dan Pemerintahan harus dikelola dengan cara yang baru, yaitu Negara dan Pemerintahan harus dikelola secara Profesional, Proporsional dan Obyektif, Transfaran dan terbebas dari semangat Intolransi dan kebencian, baik pengelolaan Pemerintahan Dalam Negeri maupun Luar Negeri / internasional, serta Negara RI ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia, dengan Politik bebas Aktif dalam Konsep Kasih, Persaudaraan dan Saling Menghormati Didalam Kesetaraan.
 
F. PDRIS Lahir Untuk Mengatasi Kebuntuan Maraknya Kasus Intoleransi, Kebencian Dan Kejahatan Korupsi Serta Money Politic Itu :
 
Bahwa untuk mengatasi kebuntuan maraknya kasus intoleransi, Kebencian dan Kejahatan Korupsi serta Money Politic itu, maka Pada Hari, Selasa Tanggal  7 Juli 2020, telah resmi kita  dirikan partai politik yang baru dan dengan konsep partai  politik  yang terbebas dari kejahatan intoleransi, kebencian dan kejahatan korupsi serta money politic yaitu : PARTAI DEMOKRASI RAKYAT INDONESIA SEJAHTERA ”PDRIS” yaitu ”partai politik ”Nasionalis Religius” yang bernafaskan kebenaran Alkitab dan berazaskan ideologi Pancasila dan Undang undang Dasar 1945 , dengan semangat Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.
 
3. PDRIS Lahir Ditengah Pandemic Virus Corona Covid-19:
 
Atas prakarsa beberapa orang pendiri di lobby Hotel Ciputera, pada tanggal 7 Mei 2020, lalu dalam 2 bulan oleh Pendiri, maka PDRIS dideklarasi pada tanggal 07-07-2020 atau 2 bulan pasca PDRIS diperbincangkan beberapa kali rapat di Hotel Ciputra Jakarta.
 
PDRIS berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia “Jakarta” yang memiliki Perwakilan di tingkat Provinsi/ Wilayah, Kabupaten/Kota/Cabang, Kecamatan/ Ranting sampai ke tingkat DESA / KELURAHAN dan Unit, serta Komisariat di luar negeri.
 
Bahwa benar “PDRIS lahir sebagai Solusi Atas Permasalahan Bangsa Dan Negara Indonesia, untuk itu marilah kita dukung Pemerintah dan program WHO, untuk mengatasi penularan  Pandemi Virus Corona Covid_19 dengan cara Kita :
 
1). Berdoa kepada Tuhan Elohim agar Covid_19 ini lekas berlalu dan semua WNI tetap dalam keadaan sehat walafiat ;
 
2). Menjaga Jarak Aman, Memakai Masker dan Sering Cuci Tangan Serta Menjaga Kebersihan, Ikut Program Imunisasi Covid_19 sesui anjuran Pemerintah RI;
 
3). Makan Sayur dan Buah-Buhan, Makan Asupan Yang Bergizi dan Teratur 3 Kali Sehari, Istirahat Yang Cukup 7 – 9 Jam Perhari, Olah Raga Pagi Yang Teratur dan Rutin Antara Pukul 06-08 WIB Minimal 15-30 Menit Setiap Hari,  Serta Minum Multi Vitamin Non Sintetis Agar Imun Tubuh Kita Tetap Kuat Melawan Virus Yang Mencoba Masuk .
 
4. Syarat Menjadi Kader Danpengurus PDRIS :
 
A. Dewasa, WNI, Memiliki Sikap Yang Baik;
B. Memiliki Pemikiran Yang Benar Dan Positif ;
C. Setor KTP, NPWP Dan CV : Curiculum Vitae / Riwayat Hidup Singkat Berupa Pendidikan Dan Pengalaman ke Pengurus PDRIS ;
D. Berjanji Militan Dalam Memperjuangkan Visi, Misi Serta Agenda Politik PDRIS;
E. Menandatangani Fakta Integritas PDRIS Dan Menyatakann Diri Bahwa Hanya Ada Dalam Satu Partai Politik Yaitu PDRIS ;
F. Berjanji Bahwa Tidak Akan Melakukan Perbuatan Tercela Berupa:  
 
1) Mahar Politik dan/atau Membagi-Bagikan Uang Untuk Tujuan Mempengaruhi Konstituen;
2) Money Politics Dan/Atau Menyuap ;
3) Menerima Uang Secara Pribadi Dari Masyarakat Yang Bertentangan Dengan Hukum ;
4) Memeras Rakyat ;
5) Mempersulit Perizinan ;
6) Money Loundring Atau Tppu ;
7) Melakukan Perbuatan Tercela Dimata Hukum ;
G. Merekruit 100 Orang WNI Menjadi Kader PDRIS Yang Memiliki Syarat Diatas No 4 Sub A,B,C,D,E Dan F.
5. Status Hukum “Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera” “PDRIS” Akan Menjadi Badan Hukum Pasca Seluruh Proses Administrasi Dilengkapi Oleh Pengurus PDRIS :
 
A. Status PDRIS Akan  Menjadi Badan Hukum Pasca Seluruh Proses Administrasi Dilengkapi Oleh Pengurus PDRIS:
 
PDRIS  didirikan dan dibentuk oleh …  orang warga negara Indonesia yang telah berusia diatas 21 tahun dan/atau telah  menikah dari setiap provinsi dengan menyertakan 30% keterwakilan perempuan;
 
Selain itu, PDRIS akan  didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris Nomor 3 tanggal 7 Juli 2020, yang memuat Anggaran Dasar (AD) Dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta kepengurusan partai politik tingkat pusat / Dewan Pimpinan Pusat PDRIS.
 
Bedasarkan  Pasal 3 ayat (1) UU RI Nomor 2 tahun 2011 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2011, tentang  perubahan UU RI No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Jo ketentuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “UU Pemilu”, menyebutkan sebagai berikut: Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum, dan Kementerian yang dimaksud adalah kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
 
B. Syarat Dan Ketentuan Yang Harus Dilengkapi Pdris Untuk Bisa Menjadi Badan Hukum Partai Politik :
 
Bahwa PDRIS akan menjadi badan hukum, partai politik setelah memiliki dan/atau melengkapi persyaratan dan ketentuan berikut antara lain :
1) Akta Notaris Pendirian Partai  Demokrasi Rakyat Indonesia “PDRIS”;
2) Nama, Lambang, Atau Tanda Gambar  “PDRIS” yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh partai politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;
3) Kepengurusan PDRIS pada setiap Provinsi/DPW dan paling sedikit 75% dari jumlah 514 Kabupaten/Kota pada provinsi/wilayah yang bersangkutan dan paling sedikit 50% dari jumlah 7.094 kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;
4) Kantor tetap PDRIS pada tingkatan pusat/DPP, provinsi/DPW, dan kabupaten/kota/DPC, sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan
5) Ada Nomor Rekening Bank Atas Nama PDRIS;
6) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ri Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik (“Permenkumham 34/2017”), pendaftaran partai politik adalah pendaftaran pendirian dan pembentukan partai politik untuk mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum Partai Politik;
7) Pengesahan PDRIS, pasca dilengkapi akta pendirian partai politik untuk menjadi badan hukum didaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, melalui pemohonan yang diajukan oleh DPP PDRIS secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan cara mengisi format pendirian badan hukum partai politik secara elektronik;
8) Pasca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan partai politik PDRIS untuk menjadi badan hukum paling lama 45 hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap dari DPP PDRIS.
9) Bahwa sejak saat proses penelitian dan/atau verifikasi tersebut selesai, paling lama 15 hari dilakukan pengesahan partai politik “PDRIS” menjadi badan hukum yang dilakukan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI yang akan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia;
10) Keputusan Menteri Hukum dan HAM disampaikan kepada pemohon “DPP PDRIS” dalam jangka waktu 7 hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI ditetapkan;
11) Selanjutnya, menteri Hukum dan HAM RI, menyampaikan salinan keputusan PDRIS kepada Yth ;
a Mahkamah Konstitusi RI ;
b Mahkamah Agung RI ;
c Komisi Pemilihan Umum RI ;
d Menterian Dalam Negeri RI ; dan
e Percetakan Negara RI.
12) Bahwa setelah PDRIS mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum & Ham RI,  maka PDRIS dan/atau akan menjadi Subyek Hukum yaitu : Badan Hukum Partai Politik PDRIS atau menjadi subjek hukum berupa organisasi partai politik yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menjadi Pendukung Hak & Kewajiban yang dikelola oleh Organ Pengurus PDRIS, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Permenkumham 34/2017;
Dengan demikian, PDRIS selaku partai politik akan menjadi badan hukum pasca telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Aasasi Manusia RI, dengan perkataan lain PDRIS menjadi Badan Hukum Partai Politik selaku Subyek Hukum pendukung Hak & Kewajiban, laiaknya seperti manusia, hanya saja kepengurusannya oleh Organ Partai politik. Hal tersebut selaras dengan ketentuan hukum Pasal 173 ayat (2) huruf a Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “UU Pemilu” dimana salah satu persyaratan dan ketentuan adalah bahwa partai politik “PDRIS” untukdapat menjadi peserta pemilu adalah wajib berstatus Badan Hukum sesuai dengan UU RI Partai Politik berikut turunan dan / atau  perubahan undang – undang Pemilu dimaksud..
 
C. Dasar Hukum Partai Politik PDRIS :
1) Akta Notaris Nomor 3, tanggal 7 Juli tahun 2020 tentang Pendirian PDRIS ;
2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik.
6. Lambang Dan Arti Partai Demokrasi Rakyat Rakyat Indonesia Sejahtera ”PDRIS” :
 
Bahwa Lambang Dan Arti Partai Demokrasi Rakyat Rakyat Indonesia Sejahtera ”PDRIS” adalah terdiri dari : Merpati Dan Peta Indonesia, Padi Dan KapasBersalaman Tangan, Bintang Dengan Latar Belakang Bulatan Warna Biru, Merah Dan Putih :
 
A. Burung Merpati : Melambangkan Roh Kudus/ Roh Tuhan Elohim  melindungi dan menyinari dengan sinar kasihNya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang juga melambangkan : Perdamaian, Kasih dan kesetiaan serta Takut akan Kuasa Tuhan Elohim ;
B. Peta Indonesia dengan warna hijau : melambang yurisdiksi PDRIS  adalah atas seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
C. Padi dan kapas: melambangkan Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia;
D. Bersalaman : Melambang kesepakan dan hubungan yang sangat Erat  antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan yang sangat harmonis dan baik dalam memupuk persaudaraan serta kerjasama yang baik ;
E. Bintang : melambangkan Perisai rakyat dan kemakmuran ;
F. Jumlah sayap kiri dan kanan Burung merpati sebanyak 50 helai : melambangkan jumlah Pendiri sebanyak 50 orang ;
G. Bulu Ekor Burung Merpati 12 Helai : melambangkan jumlah Tim kecil yang mempersiapkan seluruh perangkat partai sampai dibuat dan ditandatangninya akta pendirian PDRIS;
H. Jumlah Pati 7 Butir : melambangkan tanggal pendirian Partai pada Hari Selasa, tanggal 7;
I. Jumlah kapas 7 buah ; melambangkan bulan 7 ( Juli ) sebagai Pendirian PDRIS ;
J. Bulu Leher Burung Merpati berjumlah 20 Helai melambangkan tahun 2020 sebagai tahun  pendirian PDRIS;
K. Wara Biru: melambangkan Profesionalisme, Kecerdasan, Kepercayaan diri dan kekuatan ;
L. Merah : melambangkan keberanian dan Pengorbanan untuk mencapai Visi dan Misi PDRIS ;
M. Warna Putih : melambangkan Kesucian dan Kebenaran hakiki PDRIS dalam bersikap dan bertindak mengurus Partai, Negara dan Pemerintahan !
 
7. Visi Dan Misi Serta Agenda Politik  Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera ”PDRIS” Adalah Sebagai Berikut : 
 
A. VISI
Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang demokratis dan sejahtera dibidang Sosial, Ekonomi, Politik dan Hak-hak Sipil, Terlindungi, Cerdas, Adil dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta menjunjung tinggi supremasi hukum & Ham yang Bersatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945
B. MISI
1) Membangun masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi penegakan hukum, keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia;
2) Membangun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang bebas beribadah sesuai keyakinannya, toleran, rukun dan damai serta saling menghormati, tanpa tekanan dan tanpa perlakuan yang diskriminasi dalam bentuk apapun;
3) Membangun masyarakat Indonesia yang mandiri, jujur, cerdas, dan berintegritas serta demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara:
4) Mendorong dan mendukung pembangunan penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara yang berada dalam poros kemaritiman baik nasional dan regional, demi terwujudnya kedaulatan wilayah teritorial lewat politik Anggaran dan program-program kerja yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5) Membangun kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya –generasi muda yang bertalenta dan memiliki karakter serta mampu beradaptasi dengan mengikuti dan terlibat didalam perkembangan teknologi:
6) Membangun Ekonomi Indonesia yang maju, sejahtera secara merata dan menyeluruh baik dibidang Agraris -yaitu berdaulat di bidang Ketahanan Pangan kemaritiman, kelautan, dan berdaulat dibidang sumber daya Energi, Energi terbarukan, Air dan Ekonomi kreatif yang berbasis teknologi;
7) Membangun masyarakat Indonesia yang solider, berjiwa gotong royong dan kesetiakawanan sosial dalam membela Negara;
8) Membangun masyarakat Indonesia dan generasi muda yang sehat, cerdas, berprestasi, mencintai lingkungan dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain; dan
9) Membangun masyarakat dan generasi emas yang terbebas dari perilaku korupsi, pencucian uang, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan terorisme, serta tindakan lainnya yang bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku.
 
C. Agenda Politik PDRIS:
 
1). Jangka Pendek ( 2020-2021) :
a. Membentuk Pengurus DPP PDRIS  2020;
b. Membentuk Pengurus DPW PDRIS Di 34 Provinsi ;
c. Mengadakan Pendidikan Politik dan Etika Berpolitik Yang Baik, Benar,  Santun Dan Pancasilais Serta Patuh Pada Konstitusi ;
d. Sosiasilasasi dan rekruitmen Masyarakat menjadi Anggota / kader PDRIS diseluruh indonesia ;
e. Menerbitkan Kartu Anggota PDRIS ;
f. Membuat Jacket Almamater, Kaos, Topi, Dan Atribut serta pernak-pernik PDRIS untuk membantu sosialisasi ditegah masyarakat ;
g. Membantu kesulitan masyarakat, khususnya dalam menghadapi kasus Pandemi Covid-19;
h. Melindungi Rumah ibadah, khuausnya melalui Layanan Bantuan hukum PDRIS;
i. Menggalang dana untuk mendukung kegiatan pembangunan PDRIS, baik di DPP, DPW, DPC, DPRAN dan DPDES/DPDKEL .
 
2). Jangka Menegah (2021-2022) :
a. DPP PDRIS Membantu Pengurus 34 DPW PDRIS Dalam Membentuk Pengurus DPC PDRIS 514 Kabupaten/kota (416 Kabupaten  & 98 kota) ;
b. DPP & Pengurus 34 DPW PDRIS Membantu 514  DPC PDRIS Dalam Membentuk Pengurus DPRAN PDRIS 7.094 Kecamatan ;
c. DPP DRIS & 34 Pengurus DPW PDRIS serta 514 DPC PDRIS Membantu Membentuk Pengurus DPDES/DPKEL PDRIS 74.957 Kelurahan / Desa ;
d. Sosiasilasasi dan Rekruitmen Masyarakat menjadi Anggota / kader PDRIS diseluruh indonesia ;
e. Menerbitkan Kartu Anggota PDRIS ;
f. Membuat Jaket Almamater, Kaos, Topi, Dan Atribut serta pernak-pernik PDRIS untuk membantu sosialisasi ditegah masyarakat ;
g. Membantu kesulitan masyarakat, khususnya dalam menghadapi Pandemi Covid-19;
h. Melindungi Rumah ibadah, khuausnya melalui Layanan Bantuan hukum PDRIS
i. Menggalang dana untuk mendukung kegiatan pembangunan PDRIS, baik di DPP, DPW, DPC, DPRAN dan DPDES/DPDKEL, khususnya menggalang dana kampanye.
 
3). Jangka Panjang 2022-2024 dan 2029 :
a. Menjadi Badan Hukum Partai Politik PDRIS ;
b. Konsolidasi & Rakernas PDRIS ;
b Lolos Verifikasi Oleh KPU;
c Ikut Serta Menjadi Partai Politik Peserta Pemilu “P4” ;
d Lolos / Menang Pemilu 2024 Dengan Perolehan Suara Minimal 30 %;
e Menempatkan 30 % Kader di DPRD Kabupaten / kota dan DPRD Provinsi maupun di DPR RI Senayan Jakarta;
f Memperjuangkan Undang – undang tentang jaminan Kebebasan umat Beragama dan Beribadah sesuai iman dan kepercayaannya ;
g Ikut serta Pilkada dan Pemilu / Pilpres tahun 2029.
h Mensejahterahkan rakyat Indonesia seluruhnya;
i Membuka hubungan diplomatic dengan semua Negara didunia dengan konsep saling menhormati dan  kerjasama yang saling menguntungkan, khususnya dengan Israel ;
j Mendamaiakan Israel dan palestina ;
k Memperjuangkan nasib TNI, Polri dan ASN, dengan upah pemula minimal sebesar Rp. 30 juta perbulan dengan kerja maksimal secara Timesheet ;
l Memperjuangkan nasib buruh/ Petani dan nelayan dengan upah minimal 30-40 % dari pendapatan perusahaan;
m Membangun bank Buruh, Petani dan Nelayanan berikut Koperasi Buruh, Koperasi Petani dan Koperasi Nelayan guna memajukan mereka;
n Membentuk Kementerian Motivator dan pengembangan diri untuk membantu masyarakat untuk termotivasi maju dan sejahtera ;
o Memajukan ekonomi kreatif serta membangun sector industry dan manufacture berbasis ilmu dan technology modern ;
p Memberi beasiswa hingga sarjana kepada Siswa dan mahasiswa berprestasi, khususnya anak-anak yang kurang beruntung;
q Memiskinkan koruptor dan menjadikannya pekerja paksa / sosial dengan masa hukuman tidak terlalu lama karena membebani ekonomi Negara ;
r Membetuk undang-undang pidana dengan asas pembuktian terbalik ;
s Mengadakan guru / tenaga pegajar yang memadai khususnya guru agama bagi peserta didik sesuai agama dan kepercayaannya ;
t Dan lain sebagainya.
 
8. Target PDRIS Ikut Serta Dalam Pemilu 2024 Menjadi Partai Politik Peserta Pemilu “P4”:
Adapun target PDRIS adalah ikut serta dalam Pemilu 2024 adalah menjadi partai Politik Peserta Pemilu “P4” dan untuk memenangkan minimal 30 % suara, agar bisa membentuk fraksi di DPR RI senayan dan memenangkan minimal 30 % Kekuasaan / Pemerintahan Eksekutif dan legislatif, yang bertujuan untuk mereformasi hukum dan perundang-undangan agar selaras dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI serta memperjuangkan terbentuknya Undang-undang RI tentang Kebebasan Umat Beribadah dan Beragama sebagai wujud dari Konstitusi pasal 29 UUD 1945 sehingga masyarakat Indonesia bisa hidup lebih sejahtera Spritual dan jasmaniah.
Selain itu PDRIS, Ikut serta membentuk Pemerintahan yang baik dan benar serta berguna untuk rakyat, mengelola Pemerintahan dan Negara secara bersih, akuntabel serta professional, proporsional serta obyektif, dengan system pengelolaan keuangan yang terbuka  dan transfaran serta dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Indonesia.
9. PDRIS Harus Membangun Manusia Indonesia Yang Berjiwa Pancasila, Takut Akan Tuhan Elohim, Maju Jasmani Dan Rohani, Mandiri Dan Hidup Sejahtera:
 
10. PDRIS Mempelopori Dalam Membuka Hubungan Diplomatik Dengan Semua Bangsa Dan Negara Tanpa Kecuali, Termasuk Dengan Negara Israel, Dengan Konsep Kasih Dan Persaudaraan Didalam Kesetaraan Serta Membangun Kerjasama Yang Saling Menguntungkan:
 
11. PDRIS Adalah Partai Nasionalis Religius, PDRIS Telah Memberi Mandat Kepada 29 DPW PDRIS:
 
12. Pengurus DPP PDRIS Telah Melantik 5 Pengurus DPW PDRIS Ditambah 1 Telah Menerima SK Pengurusan DPW Yaitu :
 
A. Pengurus DPW PDRIS Sumatera Utara;
B. Pengurus DPW PDRIS Riau;
C. Pengurus DPW PDRIS Sulawesi utara ;
D. Pengurus DPW PDRIS DKI Jakarta;
E. Pengurus DPW PDRIS NTT ;
F. Menyusul Pelantikan Pengurus DPW PDRIS Jambi, dan Telah Mendapatkan SK Pengurusan KSB, Kabit – Kabit ;
 
13. Pentingnya Perkenalan Dan Pengenalan Sesama Pengurus PDRIS Dan Pengetahuan Akan Struktur Organisasi PDRIS :
A. DPP : Dewan Pimpinan Pusat ;
 
Terdiri dari :
1). Ketua Umum Dan Wakil Ketua Umum 7 Orang
2). Sekretaris Jenderal  Dan  Wakil Sekretaris Jenderal 7 Orang
3). Bendahara Umum Dan Wakil Bendahara Umum 7 Orang
4). Ketua-Ketua Bidang, Berikut Sekretaris Dan Bendahara Masing – Masing Dan Angotanya.
B. DPW: Dewan Pimpinan Wilayah (KSB & Berikut Kabid Masing-Masing Dan Angotanya) ;
C. DPC: Dewan Pimpinan Cabang ( KSB Berikut Kabid Masing-Masing Dan Angotanya) ;
D. DPRAN: Dewan Pimpinan Ranting (KSB Berikut Kabid Masing-Masing Dan Angotanya)
E. DPKEL/DPDES : Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan  (KSB Berikut Kabid Masing-Masing Dan Angotanya).
 
14. Penggunaan WA Group Forum Komunkasi Hanya Untuk Kepentingan PDRIS, Tidak Boleh Selain Itu, Dan Dilarang Keras Menyebar Kebencian, Menyerang Sesama Pengurus/Kader Dan/Atau Melakukan Permusuhan Di Group WA Forkom PDRIS maupun Diluar Forkom PDRIS:
 
15. Orang Baik & Benar Wajib Berpolitik, Sebab Bila Tidak Berpolitik, Maka Orang Jahatlah Yang Akan Berpolitik Untuk Membuat UU RI Dan Perda – Perda Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota:
 
Bahwa Orang baik dan benar wajib berpolitik, sebab bila tidak berpolitik, maka orang jahatlah yang akan berpolitik untuk membuat UU RI Dan Perda – Perda Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, untuk itu jangan biarkan hal itu terjadi, maka ajaklah seluruh WNI /  Rakyat Indonesia, khususnya orang baik dan benar untuk berpolitik bersama PDRIS untuk menjaga dan merawat persatuan dan kesatuan NKRI.
 
Partai Politik adalah organisasi masyarakat politik yang didirikan untuk mengimplementasikan Ideologi Politik, Gagasan, Orientasi, Nilai – Nilai, Dan Cita – Cita Luhur   Politik  tertentu, yang  bertujuan untuk memperoleh kekuasaan / kedudukan politik di pemerintahan Eksekutif maupun kekuasaan legislatif,  atau politik berbicara tentang bagaimana cara untuk merebut kedudukan/kekuasaan politik di pemerintahan Eksekutif maupun kedudukan/kekuasaan legislatif  Secara Konstitusional bagi  partai politik yang belum berkuasa dan/atau sebaliknya, Politik adalah  bagaimana cara untuk mempertahankan kedudukan / kekuasaan politik di pemerintahan Eksekutif maupun legislatif secara konstitusional bagi partai politik yang sedang berkuasa, yang pada akhirnya keduanya bertujuan  untuk menjadi “Garam & Terang” guna  memberi keadilan dan kesejahteraan serta kepastian hukum bagi rakyat, masyarakat, bangsa dan negara, khususnya agar menjadi ‘Garam & Terang” bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian menurut pendapat Kamaruddin Simanjuntak,S.H., Ketua Umum Partai Demokrasi Rakyat Indonesia Sejahtera “PDRIS”.
 
16. Pada 2021, Pengurus Pusat PDRIS Harus Segera Mengadakan Kantor DPP PDRIS Yang Tetap Berupa Rukan Minimal 3-4 Lantai, Agar Bisa Dipakai Rapat Dan/Atau Kerja 24 Jam Sehariu Secara Bergiliran :
 
17. Setiap Wakil Ketua Umum PDRIS, Wakil Sekjen PDRIS Dan Wakil Bendum PDRIS, Wajib Membimbing Dan/Atau Bertanggung Jawab Terhadap Minimal 7 Bidang DPP PDRIS, 5 Regional DPW PDRIS:
 
Bahwa  Setiap Wakil Ketua Umum PDRIS, Wakil Sekjen PDRIS dan Wakil Bendum PDRIS, WAJIb membimbing dan/atau bertanggung jawab terhadap minimal 7 Bidang DPP PDRIS, 5 Regional DPW PDRIS, serta mendefinisikan segala permasalahan yang dihadapi,  untuk dibantu dan/atau dilaporkan kepada Ketua Umum PDRIS, Sekjend dan Bendum, dengan laporan bulan Wajib setiap bulannya.
 
18. Setiap Pengurus Dan Kader PDRIS, Sesuai Struktur Dan Organisasi PDRIS Wajib Patuh Dan Hormat Kepada Atasan:
 
Bahwa Setiap Pengurus dan/atau kader PDRIS, sesuai struktur dan organisasi PDRIS, wajib patuh dan hormat kepada atasan masing-masing sesuai struktur dan hirarki organisasi masing-masing serta wajib bekerjasama secara “bergotong royong / Tiem Work”.
 
19. Setiap Pengurus & Kader PDRIS Wajib Patuh Pada AD & ART Serta Aturan Lain Yang Mengikut Dari PDRIS Tanpa Ada Kecualinya:
 
Setiap Pengurus & kader PDRIS wajib patuh pada AD & ART serta aturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan PDRIS lain yang mengikut dari Pengurus DPP PDRIS tanpa ada kecualinya, dan pada acara resmi PDRIS wajib memakai atribut dan jaket Almamater PDRIS.
 
20. Rencana Natal & Tahun Baru Gabungan PDRIS Akan Kita Laksanakan Pada Tanggal 7 Januari 2021, Segera Daftarkan Diri Kita Masing-Masing, Mengingat Penerapan Protokol Kesehatan:
 
21. PDRIS Adalah Milik Kita Bersama:
 
Bahwa karena PDRIS adalah milik kita bersama, sehingga tidak boleh ada yang merasa lebih berhak atas PDRIS, semua pengurus & kader, WAJIB patuh pada AD ART PDRIS, semua Pengurus wajib bekerja sesuai Peran & fungsinya, bila tidak mau aktif membangun PDRIS lebih baik mundur dari pengurus dan menjadi Anggota PDRIS saja, agar tidak menghambat laju perkembangan PDRIS di Negara Republik Indonesia ini dan/atau toidak menjadi batu sandungan bagi pencapaian target PDRIS dalam mewujudkan Visi, Misis dan Agenda Politik PDRIS.
 
Sesuai ADART, Setiap Anggota PDRIS mempunyai hak:
1. Hak bicara;
2. Hak dipilih dan memilih; dan
3. Hak membela diri;
 
Pengaturan lebih lanjut tentang hak anggota telah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), untuk itu baca dan renungkanlah.
 
Ingat keberhasilan atau suksesnya PDRIS hanya dapat terwujud didalam kebersamaam dan/atau Gotong Royong “Tiem Work”.
 
Mari tengok dan renungkan Lambang PDRIS adalah “ROH KUDUS” jadi bekerjalah dengan jujur dan terhormat, karena kita diawasi oleh Roh Kudus setiap hari, Shalom.
 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *