Proses Verifikasi PKPU Kasus Fikasa Groub

Spread the love

 

Jakarta —  Hakim Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan menerima proses verifikasi ke-2 piutang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kasus Fikasa Groub, yaitu KSP Alto, PT. WBN dan PT. Tiara Global Propertindo, dengan nomer perkara 125/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst.

Sekedar informasi, verifikasi piutang merupakan tahapan dalam PKPU, yang dilakukan untuk mencocokkan utang debitur atau piutang kreditur. Proses ini kemudian akan menentukan kedudukan kreditur, pengakuan sebagai kreditur, serta terkait besaran piutang.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perjakin yakni Petrus Loyani, SH, MH, MBA in Finance & Banking, CTL menjelaskan, proses PKPU ini cukup jelas dan sangat bersimpati terhadap pengurus, yang mendisclose secara terbuka dan membuat suatu proses yang cukup simpel.

“Hanya yang menjadi catatan saya proses PKPU ini adalah persoalan pengungkapan (disclosure) laporan keuangan. Ini penting!, karena apapun tendensinya PKPU maupun Kepailitan itu bukannya tidak mungkin ada tendensi yang sifatnya ada niat jahat (mens rea),” kata Petrus Loyani, saat ditemui awak media di PN Jakarta Pusat, Rabu (22/07).

” Saat disclosure laporan keuangan nantinya akan diketahui dengan sebenarnya berapa jumlah aset perusahaan, dan apakah benar mengalami kesulitan gara – gara bisnisnya atau gara – gara transaksi lain diluar bisnis, lalu berapa jumlah hutang dari kreditor,” ujar Petrus.

“Dari sinilah pembuktian materiil harus  berjalan, melalui pemeriksaan laparon keuangan,” jelasnya.

Petrus mengatakan, terkadang ada perusahaan benar adanya kesulitan dalam solvabilitas, akan tetapi ada juga oknum perusahaan yang ‘membangkrutkan diri’.

” Inilah adanya mens rea, yaitu setelah mengcollect dana masyarakat katakanlah dalam jumlah banyak, lalu dengan mudah mengajukan PKPU ataupun mengajukan Kepailitan dengan sangat mudah sekali dengan alasan gagal bayar,” pungkasnya.

Ia memberikan penjelasan, saat ini dimasa pandemi covid 19 trend Kepailitan dan PKPU banyak sekali, adapun pilihan lain penyelesaian kasus saat ini yaitu melalui kebijakan dana restrukturisasi melalui Pengadilan Niaga.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *