Adanya Kendala Teknis Terkait Pengajuan Perumahan KPR Subsidi, Junaidi Abdillah Sampaikan dalam RDP

Spread the love

 

Jakarta – Komisi V DPR RI menggelar RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) dengan DPP APERSI (Dewan Pengurus Pusat Asosiasi  Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia), Selasa (7/7/2020).

Dengan agenda utama penyampaian terkait dengan Tapera, termasuk syarat yang dijangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) mengambil perumahan.

Tantangan yang harus dihadapi oleh APERSI lebih berhadapan dengan regulasi yang ada.

Dalam RUPD itu, Ketua Umum APERSI, Junaidi Abdillah, mengatakan, bahwasanya sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan (SiKasep) dan Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) yang diluncurkan Kementerian PUPR pada Desember 2019 lalu dinilai mubazir dan ternyata justru menyusahkan pelaku usaha.

“Sistem tersebut sering eror sehingga KPR tidak segera cair. Bahkan parahnya lagi data-data konsumen kerap hilang dari sistem yang pada akhirnya membuat pengembang tidak bisa segera menyalurkan rumah bersubsidi tersebut.” ujarnya.

Selanjutnya, mengenai akibat sistem tersebut kerap terjadi persoalan hingga ancaman pidana antara pengembang dengan konsumen.

“Padahal hambatan penyaluran perumahan ini terjadi karena sistem tersebut sering bermasalah,” jelasnya.

“Jika masyarakat kalau mengambil rumah subsidi harus memenuhi syarat sebanyak 29 item yang harus dipenuhi, sedangkan program subsidi lainnya seperti subsidi bahan bakar premium, gas LPJ dan subsidi lainnya kan tidak serumit subsidi perumahan,” terangnya.

Junaidi Abdillah berharap, setelah pertemuan dengan komisi V ke depannya program perumahan dapat berjalan sesuai harapan.

” Dan kepemilikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat terjangkau,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *