KSPI Dan KSBSI Mendapat Dukungan Dari Gerakan Serikat Buruh Internasional

Spread the love

Foto: Istimewa

Jakarta, Nasional Post – Perjuangan pekerja Indonesia menolak Omnibus Law mendapat dukungan dari International Trade Union Confederation Asia Pacific (ITUC-AP).

“Sebagai informasi ITUC-AP adalah Konfederasi Serikat Pekerja di Kawasan Asia Pacific yang memiliki anggota sebesar 60 juta orang pekerja di 59 konfederasi serikat pekerja dari 34 negara di kawasan Asia dan Pasifik. Di Indonesia, afiliasi ITUC-AP meliputi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI),” ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Sementara itu Sekretaris Jenderal ITUC-AP, Shoya Yoshida mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Omnibus Law sangat berpengaruh untuk merugikan buruh/pekerja Indonesia secara signifikan.

“Pertama, RUU Omnibus Law berisiko melemahkan upah minimum. Kedua, RUU ini membuat pesangon buruh dihapus. Ketiga, UU Omnibus juga akan menghapus batasan terhadap penggunaan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang bersifat permanen. Keempat, Undang-Undang ini akan menghapus batasan outsourcing buruh/pekerja dan perlindungan skema kesehatan dan pensiun. Kelima, Undang-Undang Omnibus Law ini akan menyebabkan resiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan. Keenam, jika Undang-Undang ini diberlakukan maka sarana konsultasi dengan serikat buruh atau serikat pekerja turut dihapus.

Menurut Shoya, usulan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang diajukan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 12 Februari 2020 ditentang secara luas oleh kaum pekerja atau buruh yang tergabung dalam serikat pekerja atau serikat buruh di Indonesi. Dia mengingatkan bahwa setiap amandemen dalam RUU Omnibus Law ini tidak boleh mengurangi hak dan manfaat standar ketenagakerjaan yang mendorong terjadinya upah rendah, pekerjaan yang rentan dan menghambat suatu negara dalam pengembangan pekerjaan dan keterampilan para pekerja.

“Seharusnya UU setiap negara termasuk Indonesia menjamin hak dan manfaat para pekerja, terutama mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak,” jelas Shoya.

Oleh karena itu, Presiden KSPI, Said Iqbal Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, Dan Sekjen ITUC Asia Pasifik sepakat mendesak pemerintah Indonesia untuk segera mencabut RUU Omnibus Law

“Kami sepakat menyerukan dibukanya waduh konsultasi secara terbuka dan konstruktif dengan mitra sosial terutama dalam penyusunan RUU tersebut,” pungkas mereka secara bersamaan.(Mnt) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *